Perempuan Bangladesh Menentang Ulama

Oleh Naimul Haq

DHAKA, BANGLADESH (IPS) – PEREMPUAN Bangladesh mendorong pemerintah untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional (NWDP) 2011 yang baru-baru ini disahkan, di mana ia mendapat perlawanan kuat dari kaum ulama.

Para pemimpin dan aktivis Jatiya Mahila Sangstha (Organisasi Perempuan Nasional) menggelar unjukrasa dan membentuk rantai manusia di seluruh kota-kota besar untuk menuntut pelaksanaan kebijakan itu segera.

NWDP memberi perempuan keadilan politik dan ekonomi seperti halnya kaum lelaki, mulai dari jaminan sosial, memastikan pemberlakuan hukum untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, serta memenuhi kebutuhan kesehatan dan makanan. NWDP juga menyokong penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Aksi perempuan itu digelar setelah kaum ulama Islam melakukan pemogokan sepanjang hari menentang kebijakan itu. Mereka menyatakan kebijakan itu memuat klausul yang menyinggung perasaan umat Islam, serta bertentangan dengan Alquran dan Hadits.

Isu yang ditentang kelompok Islam termasuk persamaan hak perempuan dan laki-laki; mereka mengatakan Islam melarangnya. Ulama juga menentang klausal tentang pembagian aset dan lahan yang sama untuk perempuan; itu hanya berlaku sebagai warisan dari orangtua setelah perempuan menikah, dan dari suami saat berstatus janda.

Para penentang, sebagian besar para mullah, memblokade jalan protokol di hampir 64 distrik di negara itu, dan membakar sekurangnya 150 kendaraan. Lebih dari 60 orang, termasuk polisi, terluka dan sejumlah besar properti rusak.

Para pemuka agama, didukung kekuatan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), mengatakan mereka akan melanjutkan demonstrasi kecuali pemerintah berkonsultasi dengan mereka untuk mengubah klausul-klausal itu.

Sementara itu, Perdana Menteri Sheikh Hasina berkata klausal yang menjadi pokok keberatan para pemuka agama sudah diatasi dengan menghapus kalimat-kalimat kontradiktif dalam NWDP 2011.

Dalam pertemuan dengan Bangladesh Jamiatul Mudarresin, sebuah organisasi guru madrasah, di kantornya sehari sebelum aksi unjukrasa aktivis perempuan, Hasina mengatakan kekeliruan telah diatasi sesudah mencermati isi NWDP dengan ayat-ayat Alquran.

Menteri Negara Perempuan dan Anak Shirin Sharmin Chowdhury berkata kepada IPS, “Kami telah menjelaskan posisi kami pada pokok masalah yang mereka ajukan. Keprihatinan mereka sudah dijelaskan dan masalah sudah dibahas dengan baik.”

Kabinet menyetujui NWDP 2011 pada perayaan Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret, menghidupkan kembali kebijakan yang dirumuskan partai kiri-tengah Liga Awami saat berkuasa pada akhir 1990-an.

Tapi kebijakan itu tak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena perubahan yang dilakukan pemerintah berikutnya. Di sisi lain, badan-badan parlemen meninjau undang-undang yang relevan guna menerapkan inisiatif itu.

Di saat bersamaan, kelompok perempuan terkemuka mengkampanyekan penerapannya sekaligus memberi bentuk final kebijakan tersebut.

Namun saat ia diselesaikan, masa pemerintahan berakhir, dan implementasi kebijakan tetap tak tuntas.

Bahkan pada 1997, kelompok Islam melakukan upaya menentang kebijakan itu pada klausal yang memberi peningkatan hak-hak perempuan dan kekuasaan.

“Klausal itu bertentadangan dengan hukum Islam,” kata Ketua Komite Penerapan Hukum Islam Mufti Fazlul Haque Amini yang juga ketua sebuah faksi dari sekutu politik BNP, partai Islami Oikya Jote.

Selama pemerintahan sementara pada 2007, kebijakan itu kembali dihidupkan.

Rasheda K. Choudhury, penasihat Menteri Perempuan dan Anak dari pemerintah sementara, berkata kepada IPS, “Kami juga harus menghadapi opisisi hebat dari kelompok Islam yang sama. Di bawah tekanan, kami melibatkan Yayasan Islam, di mana sarjana Muslim memberi masukan setelah diskusi dengan kelompok tersebut.”

“Laporan komite dari Yayasan Islam tak diterima karena sebagian besar menyangkal peran perempuan dalam pembangunan bangsa,” ujarnya, menambahkan.

Ketika pemerintah koalisi empat partai yang dipimpin BNP berkuasa pada 2004, beberapa klausal yang memberdayakan perempuan hingga persamaan hak dan kontrol penuh atas harta waris mengalami perubahan, melemahkan kekuatan perempuan dan secara drastis mengurangi hak-hak mereka.

Ini terlihat lazim sejak BNP menjadi sandaran partai Jamaat e-Islami.

Dalam rancangan Kebijakan Pembangunan Perempuan 2004 selama pemerintah aliansi BNP, konsep “warisan yang sama”, “partisipasi penuh dan setara”, pendidikan, hak-hak dan kesempatan diganti menjadi “hak-hak perempuan”.

Perubahan penting lain, dihapuskan ketentuan perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan langsung anggota Parlemen dan pemambahan jumlah kursi perempuan di parlemen.

Frase “pemilihan langsung” diganti “semua aturan efektif yang diperlukan akan mengikuti”.

Ayesha Khanam, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Bangladesh Mahila Parishad (BMP), salah satu organisasi perempuan tertua di Bangladesh, menyebut WDP 2004 dibentuk tanpa diskusi atau rekomendasi apapun dalam sesi-sesi komite Parlemen.

“Sebaliknya kebijakan 1997 mencerminkan semua konvensi internasional tentang perempuan seperti KTT Bumi di Rio (de Janeiro, Brazil) 1992, Konferensi HAM dan Rencana Aksi Vienna 1993, Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Kairo 1994, serta Konferensi Dunia tentang Perempuan Keempat 1995,” ujar Khanam.

Kebijakan itu bertujuan menetapkan hak-hak yang sama bagi perempuan, menjamin keamanan dalam semua aspek dalam kehidupan perempuan, serta menciptakan lingkungan bagi pemberdayaan ekonomi, sosial, politik, dan administratif perempuan.

Ia juga bertujuan mengembangkan tenaga kerja terdidik dan terampil bagi perempuan yang dapat berkontribusi bagi pembanguna nasional.

”Tujuan kebijakan itu membawa perubahan positif dalam kehidupan pere,puan yang melarat,” ujar advokat Sultana Kamal, yang juga mantan penasihat pemerintah sementara dan salah satu anggota wali Ain-O-Salish Kendra (ASK).

ASK salah satu lembaga nonpemerintah terkemuka di Bangladesh yang telah mengampanyekan hak-hak perempuan sejak 1980-an dan membantu terbentuknya NWDP 2011.

Kamal menambahkan, “Lebih banyak perempuan akan menjadi terampil dan terdidik; mereka akan memiliki plihan informasi dan meningkatkan peran kepemimpinan dalam pembangunan daerah pedesaan.”*

 

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s