Kelompok Agama Pertimbangkan Kesehatan Reproduksi

Oleh Kara Santos

MANILA (IPS) – DI sebuah negara di mana sekira 4.500 perempuan meninggal dunia setiap tahunnya akibat komplikasi selama persalinan, pembelakukan kebijakan mengenai kesehatan reproduksi menjadi sebuah tindakan yang bisa menyelamatkan hidup.
Gereja Katolik begitu keras menentang kebijakan tentang kesehatan reproduksi di negara ini, tapi tak semua organisasi agama berpandangan sama.
Dalam sebuah konferensi pers bertajuk “Dosa atau Tidak: Pandangan Gereja Lain mengenai Kesehatan Reproduksi”, perwakilan dari organisasi berbasis agama yang berbeda menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU yang disebut “House Bill 4244” atau “Tanggungjawab Orangtua, Kesehatan Reproduksi dan Penetapan Pembangunan Kependudukan 2011’ dan terhadap rekan-rekannya di Senat.
“Kami mendukung RUU Kesehatan Reproduksi karena ia prokehidupan, pembangunan, dan masyarakat miskin,” kata Uskup Efraim Tendero, Dewan Gereja Evangelis Filipina (PCEC).
PCEC adalah jaringan Kristen evangelis terbesar di Filipina dan terdiri dari 25.000 gereja evangelis, 66 golongan agama, serta 150 komunitas dan organisasi misi.
Terkait keprihatinan Gereja Katolik bahwa RUU itu mempromosikan “budaya kematian” melalui metode kontrasepsi buatan, Tendero mengatakan: “Hidup bermula dari pembuahan. Karenanya jika tak ada pembuahan, belum ada kehidupan. Penggunaan kontrasepsi buatan tak mengambil nyawa karena kehidupan belum dimulai.”
Eduardo V. Manalo, ketua pelaksana Iglesia in Cristo pada Komite Kependudukan dan Hubungan Keluarga, mengatakan bahwa banyak penyakit dalam masyarakat bisa ditelusuri dari keluarga “besar sehingga meningkatkan jumlah orangtua yang tak bisa memberikan kebutuhan mendasar untuk keluarga mereka.”
“Alkitab menyatakan bahwa orangtua yang tak memberikan kebutuhan bagi keluarganya lebih buruk daripada seorang kafir. (I Tim 5:8),” kata Manalo. “Karena medote kontrasepsi modern –mencegah pasangan suami-isteri dari kehamilan yang tak diinginkan– mendukung prinsip Kristen ini, kami mendukung penggunaannya,” menurut pernyataan itu.
Iglesia ni Cristo adalah organisasi agama Kristen asli terbesar di Filipina, dan gereja independen terbesar di Asia.
Uskup Rodrigo Tano dari Kemitraan Antaragama untuk Mempromosikan Tanggungjawab Orangtua (Interfaith) mengatakan jika Konferensi Uskup Katolik Filipina (CBCP) mengakui martabat pribadi manusia, mereka seharusnya lebih menghormati hak-hak asasi manusia.
“Membiarkan kematian ibu dan anak karena tak ada suatu kebijakan nasional adalah hampir sebuah kejahatan,” kata Tano, mengutip angka kematian ibu dan anak di negara itu.
Menurut Bantuan Kependudukan PBB (UNFPA), angka kematian ibu di Filipina adalah salah satu tertinggi di kawasan. Sekira 11 perempuan meninggal dunia setiap hari di negara itu akibat komplikasi selama persalinan –sebagian besar kematian ini dapat dicegah. Menurut PBB, masalah itu umumnya sangat parat di komunitas Muslim di Mindanau, tempat sebanyak 320 ibu meninggal per 100.000 kelahiran hidup.
Filipina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat Asia, yang mendekati angka 100 juta.
Interfaith adalah kumpulan organisasi keagamaan yang anggotanya termasuk Iglesia ni Cristo, gereja Protestan evangelis, individu-individu Katolik Roma, dan kelompok-kelompok Muslim di Mindanao.
Tano juga mengatakan bahwa dia terganggu oleh penggunaan istilah yang ambigu, kurangnya kejelasan dalam istilah kesehatan, serta klaim CBCP bahwa tak ada hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan.
“Kita semestinya berangkat dari bukti, bukan dengan deklarasi gereja,” kata Tano. “Bukti-bukti menunjukan bahwa keluarga tak mampu mempertahankan pendapatan, pengeluaran dan pemasukan karena jumlah mereka meningkat. Insiden buruh anak juga meningkat karena jumlah anggota keluarga meningkat.
“Ketika berbicara tentang isu moralitas, mari kita lihat konteks Filipina dan konteks dunia,” kata Rommel Linatoc dari Dewan Nasional Gereja-gereja di Filipina (NCCP). NCCP adalah persekutuan dari 10 kelompok Protestan dan Katolik non-Roma, serta 10 organisasi berorientasi pelayanan di Filipina. Ia mewakili hampir 12 juta penganut.
Linatoc menyatakan dukungannya atas RUU itu bahwa ia akan memperkukuh kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga dan menjamin kesehatan yang lebih baik bagi perempuan.
Ernesto Pernia dari Fakultas Ekonomi Universitas Filipina sekaligus wakil dari Katolik untuk Kesehatan Reproduksi (CRH), setuju bahwa ada masalah moralitas yang perlu dibicarakan.
”Uskup kami di CBCP tak bisa mengatakan bahwa praktik kesehatan reproduksi adalah dosa di Filipina, tapi tidak di Meksiko, Argentina, Brazil, Spanyol, Irlandia, dan Italia karena umat Katolik di sana mempraktikan keluarga berencana sebagai hal yang biasa,” kata Pernia. “Gereja Katolik tak berdiri sejalan dengan pemerintah untuk mempromosikan atau melaksanakan kebijakan kependudukan.”
CRH adalah aliansi Katolik Filipina yang mengadvokasi pengesahan RUU kesehatan reproduksi dan berjuang untuk hak orang Filipina terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.
Pernia mengatakan bahwa Filipina adalah satu-satunya negara Katolik yang belum membahas masalah kependudukan. Dia menambahkan bahwa memiliki kebijakan kesehatan reproduksi akan memajukan pembangunan manusia dan “kehidupan bermartabat”, bukan “hidup sengsara”, sesuatu yang saat ini dihadapi banyak orang yang tak bisa merawat anak-anak mereka dengan benar.
Ramon San Pascual dari Komite Legislaslator Filipina tentang Kependudukan dan Pondasi Pembangunan (PLCPD), mengatakan bahwa gereja-gereja mendukung pengesahan RUU Kesehatan Reproduksi karena mereka tahu anggota-anggota mereka akan mendapatkan manfaat.
“Kami tak mengerti mengapa beberapa pemimpin Gereja Katolik begitu keras kepala sehingga mereka menolak melihat masalah itu dari perspektif umat mereka yang dalam kenyataannya menuntut pendidikan dan pelayanan kesehatan eeproduksi,” kata San Pascual.
Sekira 80 persen penduduk Filipina beragama Katolik –dan Gereja Katolik hanya mendukung metode keluarga berencana alami.
Sementara itu, Pernia mengatakan bahwa ada banyak imam, biarawati, dan teolog yang mendukung RUU iru secara individual tapi masih takut untuk menyatakan secara terbuka dukungan itu.
Setelah laporan baru-baru ini tentang dibuka kembali dialog antara pemerintah dan hierarki Katolik mengenai kesehatan reproduksi, Elizabeth Angsioco, ketua nasional Perempuan Sosialis Demokratik Filipina (DSWP) mengatakan bahwa agama lain dan kelompok-kelompok perempuan di negara ini layak untuk didengar.
“Presiden harus diingatkan bahwa negara ini tidak 100 persen Katolik. Sudah semestinya dia mendengarkan para pemimpin agama lain,” kata Angsioco.*

Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pacific

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s