Debat tentang Monarki

Oleh Marwaan Macan-Markar

BANGKOK, THAILAND (IPS) – PROFESOR sejarah Somsak Jeamteerasakul menghadapi badai sejak pertengahan Desember karena melakukan hal terlarang: dia menawarkan sebuah penilaian alternatif atas lembaga paling berkuasa di negeri ini, kerajaan, dalam sebuah forum di universitasnya. Kini pejabat militer memberi isyarat dia bisa menghadapi lebih dari sekadar serangan verbal.

Akademisi berusia 53 tahun itu berkata kepada IPS, dia menerima ancaman telepon di rumah, melihat “lelaki mencurigakan mengendarai sepeda motor”, dan mendengar dari seorang pejabat bahwa “persiapan sedang dilakukan untuk menuntut saya.”

Awal bulan ini, Somsak tahu siapa panglima militer Prayuth Chan-ocha ketika dia menunjukkan keberanian akademik untuk secara terbuka mempertanyakan peran lembaga kerajaan dalam lanskap politik.

“Dalam sebuah wawancaran tanggal 7 April, panglima tertinggi menyerang “akademisi sakit mental” yang “berniat menggulingkan lembaga itu,” ujar Somsak dalam sebuah ruang seminar yang penuh sesak di Universtias Thammasat Minggu sore.

“Saya sekarang merasa terancam,” kata Somsak yang, sebelum ini, mendapatkan serangan-serangan di halaman Facebook-nya. Ada yang memintanya meninggalkan Thailand, ada yang menyatakan dia seharusnya masuk penjara, ada pula yang menggambarkannya bukan “orang Thailand yang baik”.

Serangan terhadap Somsak tidaklah mengejutkan di sebuah negara yang menjunjung monarki dan melindungi citranya melalui sebuah hukum sensor drakonian, tulisan-tulisan dalam pers lokal dan buku-buku sekolah, dan banyak acara publik yang memuja keluarga kerajaan.

Raja Bhumibol Adulyadej, berusia 83 tahun, menikmati status khusus. Penghormatan serupa diberikan kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Di hadapan mereka, banyak warga Thailand bersujud di lantai.

Somsak menjelaskan bahwa dia tak bermaksud tak hormat. “Saya tak pernah menyerukan penggulingan kerajaan,” katanya. “Pesan utama saya dalam semua tulisan dan pidato saya adalah agar kerajaan berubah di tengah dunia yang berubah dan agar rakyat punya kebebasan untuk mendiskusikannya.

Itulah yang sang profesor katakan secara cair, lugas, dan blak-blakan dalam sebuah pidato pada 10 Desember dalam diskusi panel yang menandai Hari Konstitusi Thailand, yang jatuh pada hari yang sama.

Sejumlah akademisi mendukung Somsak, kecil tapi suara mereka menggema, mengkaji masalah yang tetap tabu di ranah publik. Suasana bungkam semacam itu dibentuk oleh hukum delik penghinaan terhadap raja (lese majeste) yang kejam di negara itu, yang bisa menghukum 15 tahun penjara bagi pelanggar yang merusak citra keluarga kerajaan.

Pada 2009, sebanyak 164 perkara lese majeste diterima pengadilan Thailand, menurut informasi dari pejabat kejaksaan yang dihubungi IPS. Di antaranya masuk penjara, yakni seorang aktivis politik dan seorang pengelola situsweb yang dianggap bersalah atas komentar bernada melecehkan kerajaan. Sementara seorang politisi oposisi dan seorang akademisi meninggalkan negara itu setelah dituduh melakukan hal yang sama.

Tapi Somsak dan rekan akademisinya tak takut dengan realitas yang mengancam. Malahan mereka menyerukan diskusi terbuka tentang lembaga paling berkuasa di negara itu. Seruan mereka menyentuh sebuah kebutuhan untuk meninjau kembali pasal 112 KUHP (yang memperkuat hukum lese majeste); meninjau kembali peran kelompok penasehat kerajaan yang diberi hak istimewa atau disebut dewan rahasia; serta meninjau kembali upaya-upaya kehumasan dan teks pendidikan “satu pihak” mengenai kerajaan.

“Ini adalah isu-isu sensitif untuk didiskusikan di dalam lingkungan akademis,” kata Viengrat Nethipo, asisten profesor ilmu politik di Universitas Hulalongkorn, Bangkok. “Kami selalu harus membatasi diskusi kami, melakukan sensor diri, karena kami harus tetap dalam batas-batas hukum.”

Tapi ancaman terhadap Somsak dan upaya penahanannya hanya akan “meningkatkan konflik di dalam masyarakat Thailand,” katanya kepada IPS. “Adalah peran akademisi untuk memimpin diskusi ini.”

Para akademisi Thailand membuka tantangan pada para pendukung raja, militer, dan lembaga politik konservatif  yang oleh para pengamat budaya politik Thailand digambarkan sebagai “momen yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Pendekatan sistematis yang menggugat kerajaan Thailand sebagai sebuah istitusi mungkin jadi yang pertama dalam sejarah modern Thailand, sebagai sebuah upaya untuk lebih memperkuat demokrasi di Tailand,” kata David Streckfuss, akademisi AS dan penulis Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, dan Lese-Majeste.

“Somsak dan kelompoknya berusaha menempatkan sistem monarki ke posisi yang seharusnya sesudah monarki konstitusional diciptakan,” ujar Streckfuss kepada IPS. “Mereka menantang hukum yang berlaku sejak 1947, memungkinkan kerajaan menikmati hak-hak istimewa tertentu yang menjadikannya sasaran kritik.”

Thailand, atau Siam seperti yang dikenal kala itu, menganut monarki absolut hingga 1932, ketika digulingkan oleh kelompok reformis berpendidikan luar negeri. Monarki konstitusional menggantikannya, dengan harapan meningkatkan demokrasi Thailand.

Di bawah demokrasi yang masih diperjuangkan ini, yang menghadapi serangkaian kediktatoran militer dan 18 kudeta berhasil yang dilancarkan para pemimpin militer yang ambisius, kebebasan akademis sering menjadi ruang untuk menguji secara terbuka apa yang secara halus disebut “lembaga”.

Dalam beberapa tahun terakhir, seorang akademisi di sebuah universitas Bangkok harus mengikuti perintah para pejabat pemerintah untuk menyodorkan naskah jawaban ujian mahasiswanya yang berisi pertanyaan peran kerajaan dalam demokrasi Thailand. Seorang calon mahasiswa ditolak masuk ke universitas karena membuat komentar mengenai kerajaan di sebuah situsweb.

Somsak dan kelompok akademisnya juga mendapat pengawasan negara: sebuah sayap dari badan keamanan nasional meminta universitas-universitas di Thailand untuk mengawasi aktivitas kelompok ini, ujar sebuah sumber informasi.

Namun itu tak menghentikan kian banyak sarjana yang mengikuti momen penting ini. “Saya senang bahwa mereka membahas isu-isu ini di universitas,” kata seorang mahasiswa hukum dari Universitas Thammasat, yang menolak disebutkan namanya karena takut terkena hukuman. “Itu adalah topik yang perlu kita bicarakan dalam ruang akademis.”*

Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s