Proyek Hijau Langgar Lingkungan

Oleh Ranjit Devraj

NEW DELHI (IPS) – SEBUAH proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (WtE) di jantung ibukota India, yang dijalankan sebuah kelompok industri kuat, menjadi ujian bagi penegakan hukum wilayah dan lingkungan di negara itu.

Proyek WtE itu dijalankan Jindal Ecopolis. Ia dimiliki keluarga Jindal, yang dekat dengan partai berkuasa di Kongres. Jika sudah beroperasi penuh, ia akan membakar 4.000 ton per hari sampah untuk menghasilkan bahan bakar (refuse derived fuel/RDF) yang berasal dari sampah kota untuk menghasilkan 20 megawatt listrik.

Sebagaimana banyak industri kotor lain yang tumbuh cepat di seluruh India, proyek WtE Jindal mungkin akan berlalu begitu saja jika tak beroperasi di daerah Okhla, Delhi Selatan. Pasalnya, daerah yang paling makmur dari 604 distrik di India ini dihuni penduduk yang sadar akan hak-hak mereka.

Praktisi lingkungan mengatakan pabrik itu melanggar aturan wilayah, Delhi Master Plan, yang diputuskan oleh Mahkamah Agung serta aturan yang ditetapkan Departemen Lingkungan dan Kehutanan dan sebuah badan hukum Badan Pengendali Polusi (CPCB).

Menurut Ravi Agarwal, direktur Toxics Link, sebuah kelompok lingkungan terkemuka dalam isu manajemen sampah padat, karena proyek WtE Jindal adalah pabrik pertama dalam industri ini di India, ia akan menjadi model yang akan ditiru kota-kota lain di India.

“Ini punya dampak serius bagi masa depan sektor sampah perkoraan di negara ini,” katanya kepada IPS.

Bahkan sebelum Kepala Menteri Negara Bagian Delhi Sheila Dikshit meletakkan batu pertama pembangunan pabrik tersebut pada Juli 2010, warga Okhla –berpendudukan 1,5 juta jiwa– mengajukan litigasi kepentingan publik di Pengadilan Tinggi Delhi, memprotes beberapa pelanggaran.

Dalam buku panduan bertajuk “Manajemen Sampah Padat Kota”, CPCB memperingatkan secara khusus lembaga-lembaga lokal untuk “Tidak mengadopsi teknologi pembangkit listrik yang mahal, peletisasi bahan bakar, pembakaran, dan lain-lain hingga mereka terbukti memenuhi syarat-syarat Pemerintah India atau lembaga ahli yang ditunjuk pemerintah India.”

Setelah mengunjungi pabrik itu pada 1 April 2011, untuk menanggapi unjuk rasa dan protes dari warga Okhla, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Jairam Ramesh menulis kepada Dikshit mengenai dua pelanggaran serius: kegagalan pemerintah negara bagian untuk melakukan konsultasi publik yang memadai dan kegagalan Jindal Ecopolis mendapatkan izin wajib dari CPCB.

Minggu lalu, Ramesh bilang tak berdaya dalam menegakkan hukum lingkungan hidup (green laws) pada proyek-proyek pembangunan berskala besar.

“Regularisasi ilegalitas adalah karakteristik khas India. Anda membuat hukum dan kemudian melanggarnya,” ujar Ramesh, melampiaskan frustasi sambil menanggapi sebuah konferensi manajemen di ibukota, minggu lalu.

Ramesh, lulusan teknik dan manajemen Institut Teknologi India di Bombay, Universitas Carnegie Mellon, dan Institut Teknologi Massachusetts, berkata dia sering dipaksa untuk “mengatur ketidakberesan” karena proyek bermasalah sudah berjalan.

“Saya bersalah membiarkan banyak pelanggaran lingkungan,” ujar Ramesh dengan keterusterangan yang langka untuk seorang menteri India.

Pada Mei, Ramesh memberikan izin lingkungan bagi proyek kontroversial seperti pabrik baja senilai 12 milyar dollar dan pelabuhan yang dibangun oleh Pohang Steel Company dari Korea Selatan di timur negara bagian Orissa, serta sebuah industri tenaga nuklir di Jaitapur di barat negara bagian Maharashtra yang sedang dibangun senilai 15 milyar dollar bekerjasama dengan Areva, perusahaan milik negara Prancis.

Sebelumnya Ramesh mengatakan bahwa pabrik WtE Jindal sulit dihentikan atau direlokasi karena hampir rampung. Namun, karena tekanan dari penduduk Okhla, dia memerintahkan CPCB melakukan kajian teknis dan pemberian “izin operasi” bergantung pada hasil kajian itu.

Sebagai penghargaan, Ramesh mengizinkan penduduk untuk menunjuk dua ahli independen –Agarwal dari Toxics Link dan Anant Trivedi, konsultan teknologi dengan kualifikasi yang baik– untuk ambil bagian dalam kajian teknis itu yang akan dilakukan CPCB pada 26 April.

Keterlibatan Agarwal dan Trivedi mengejutkan bagi 23 anggota ahli dalam badan kajian itu, di dalamnya termasuk kepala Jindal Ecopolis, Allard Nooyi, dan Jurgen Porst, konsultan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dari Jerman, yang bekerjasama dengan Departemen Lingkungan India dan memberikannya masukan.

Presentasi dari Nooyi sangat mendasar sehingga ketua CPCB S.P. Gautam menyebutnya “detail teknis ketimbang kerangka proyek.” Dalam sebuah pernyataan resmi, CPCB meminta Jindal Ecopolis memberikan “angka realistis jumlah residu dan aliran limbah lain yang dihasilkan serta detail terperinci fasilitas pengendali.”

Perwakilan GIZ mengatakan bahwa pembuangan limbah batubara (fly ash) dan residu lain perlu diteliti, selain dampak pengangkutan limbah terhadap lingkungan. Mereka juga kuatir Jindal Ecopolis tak memiliki rencana penanggulangan bencana.

Agarwal berkata, “Kami menekankan bahwa tak ada data dasar dalam pemakaian teknologi WtE di India dan Mahkamah Agung memutuskan pada 2007 bahwa izin dapat diberikan hanya untuk proyek-proyek percontohan mengenai riset dan pengembangan.”

“Jelas menyakitkan bahwa Jindal Ecopolis tak mempunyai izin teknologi dari CPCB, tak ada analisis dampak lingkungan yang valid, dan tak pernah melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik sebagaimana mandat undang-undang,” ujar Trivedi.

“Dari biaya proyek jelas Jindal tak punya rencana yang layak untuk menyingkirkan polutan beracun dan berencana membuang limbah ke Sungai Yamuna yang sudah teremar,” ujarnya. “Faktanya, Bank Pembangunan Asia melalui Dana Karbon Asia Pasifik sudah menarik diri  terkait bagaimana industri hijau itu dijalankan.”

Trivedi berkata, dengan banyaknya pelanggaran mencolok ini, sulit dimengerti kenapa Departemen Lingkungan bisa memberikan izin operasi kepada pabrik WtE kecuali ada investasi tambahan senilai jutaan dollar pada bulan Juli, ketika pabrik itu akan diresmikan.

“Kami ingin segera mengetahui tindakan menteri Ramesh dan CPCB apakah mereka cuma stempel untuk proyek yang jelas-jelas ilegal, karena tekanan lobi-lobi industri kuat di India maupun internasional,” ujar Trivedi.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s