Kampanye Global Hak Ibu Bumi

Oleh Thalif Deen

PBB (IPS) – SEBUAH koalisi internasional, yang terdiri atas akademisi dan aktivis lingkungan, meluncurkan kampanye global demi terbentuknya sebuah konvensi PBB untuk melindungi “ibu bumi.”

Selama ini PBB berjuang tanpa henti melawan pencemaran air, penurunan ragam hayati, penggurunan, pengrusakan hutan, perubahan iklim, dan penipisan lapisan ozon. Kampanye memperjuangkan “Deklarasi Universal Hak-hak Ibu Bumi” ini menjadi langkah penting.

“Tak begitu terlambat untuk mengubah arah dan meningkatkan hubungan kita dengan Ibu Bumi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB Asha-Rose Migiro. “Namun waktu terus berjalan,” dia memperingatkan.

Maude Barlow, ketua kampanye untuk konvensi PBB dan ketua Dewan Kanada, organisasi advokasi warga, mengatakan, “Kita berharap suatu hari Deklarasi Universal Hak-hak Ibu Bumi akan berlaku sebagai pasangan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menjadi panduan kovenan sepanjang masa.”

Kampanye itu juga didorong oleh fakta PBB yang merayakan dua peristiwa penting terkait lingkungan tahun ini: Tahun Hutan Internasional dan Satu Dekade Keanekaragaman Hayati Internasional.

“Butuh waktu lama agar dunia menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” kata Barlow kepada IPS.

“Juga bukan perjuangan mudah agar hak alam dipahami dan diadopsi. Namun ini akan terjadi suatu hari,” katanya.

Bulan lalu, sebuah kelompok sarjana dan ahli lingkungan dari seluruh dunia meluncurkan buku The Rights of Nature: The Case for a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth and Wild Law: A Manifesto for Earth and Justice.

Berbicara di acara peluncuran di New York, 21 April, Shannon Biggs, direktur program hak komunitas dari Global Exchange, mengatakan, “Saat ini undang-undang lingkungan menempatkan perdagangan di atas alam,  dan karenanya mereka melegalkan pengrusakan ekosistem.”

“Kita berharap komunitas di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, ambil tindakan  untuk mengubah model ini dengan pengakuan hak alam, dan melindungi lingkungan kita, komunitas kita, dan masa depan kita,” ujar Biggs, penulis Building the Green Economy: Success Stories from the Grassroots.

Merujuk Sidang Umum PBB pada April 2009, Presiden Bolivia Evo Morales mendesak ssebuah konvensi baru.

Dan pada Desember, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan 192 negara anggota PBB untuk berbagi pengalaman dan pandangan tentang bagaimana menciptakan “keselarasan dengan alam.”

Sebuah draf Deklarasi Universal Hak-hak Ibu Bumi disetujui pada Konferensi Masyarakat Dunia untuk Perubahan Iklim dan Hak Ibu Bumi di Cochabamba, Bolivia, April 2010.

Draft deklarasi itu secara resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Mei tahun lalu.

Barlow mengatakan bahwa hak alam berlandaskan pada gagasan bahwa dunia hayati merupakan sebuah sistem operasi yang utuh, sebuah komunitas, dengan hukum-hukumnya sendiri. Karena itu manusia harus membangun hukum yang sesuai dengan hukum alam.

Artinya, kita perlu mempromosikan pembangunan manusia dan komunitas dengan cara melindungi alam dan mendukung keberlanjutannya, ujar Barlow, mantan Penasihat PBB soal Air.

“Apakah mungkin kita menciptakan undang-undang yang memberi hak hidup bagi bumi dan spesies di dalamnya?” tanyanya. “Jika kita percaya hak tersebut melekat, ada karena kebijakan kita, maka mereka milik seluruh alam, bukan hanya manusia.”

“Kita tak bicara tentang serangga dan ikan, misalnya, punya semacam hak indvidu yang saat ini dipahami manusia,” dia menambahkan.

Namun, di bawah sistem pengakuan hak alam, menghancurkan sebuah spesies hingga punah atau merusak daerah aliran sungai akan menjadi pelanggaran hukum.

Secara teknis, Teluk Meksiko bisa menuntut British Petroleum atas tumpahan minyak. Dan laut di sekitar reaktor nuklir Jepang bisa menuntut pemiliknya, ujar Barlow.

Ditanya kaitan masyarakat adat dan perlindungan Ibu Bumi, Barlow mengatakan bahwa masyarakat adat pada kenyataannya menginspirasi deklarasi itu, dan bukan kebetulan jika para pemimpin masyarakat adat menghadiri pertemuan puncak di Cochabamba, Bolivia, tahun lalu.

Mengakui hak alam akan membuka suatu cakupan baru dalam memenuhi hak-hak “generasi ketiga”, hak-hak terkait penentuan nasib sendiri, pembangunan ekonomi dan sosial, serta tanggung-jawab kolektif guna melindungi dan menjaga sumber daya alam.

“Hak alam merupakan sebuah konsep yang sepenuhnya sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dan melengkapinya,” katanya.

Mengenai rencana ke depan, Barlow mengatakan ada langkah untuk mempresentasikan konsep, buku, dan deklarasi itu kepada komunitas keadilan iklim pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim (COP 17) di Durban, Desember mendatang, dan kepada gerakan keadilan air pada Forum Air Dunia di Marseilles, Maret 2012.

Dia mengatakan, ada juga tencana untuk mengajukan Konvensi itu ke dalam agenda konferensi Rio+20 tentang lingkungan di Rio, April tahun depan.

Akhirnya, “Kami mencoba untuk mengatakan tak ada hak asasi manusia jika bumi tak bisa bertahan hidup dan bukan kebetulan jika di mana orang miskin mati, begitu pula air, hutan, dan udara di sekita mereka.”

Hak asasi manusia dan alam sangat terkait, dan “kita melupakan hal ini sebagai pertanda bahaya,” ujar Barlow.

Sejauh ini, di PBB, “kami melakukan dialog interaktif soal keselarasan dengan alam.”

Barlow berkata deklarasi oitu mungkin sulit diratifikasi di PBB. Namun beberapa negara, termasuk Bolivia dan Ekuador, telah mengadopsi undang-undang yang mengakui hak-hak ini dan negara lain diharapkan bakal mengikuti.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s