Orangutan atau Minyak Sawit Murah

Oleh Kafil Yamin

JAKARTA (IPS) – EMPAT orang dihukum delapan bulan penjara pada Maret silam karena “membunuh” orangutan. Inilah kali pertama orang yang terkait dengan industri minyak kelapa sawit, yang lagi booming di Indonesia, dihukum karena membunuh keluarga primata yang punya hubungan paling dekat dengan manusia.

Para aktivis lingkungan tak puas dengan hukuman ‘ringan’ pengadilan di kabupatan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, pada 18 Maret lalu, terhadap Imam Muktarom, Mujianto, Widiantoro, dan Phuah Cuan Pun (berkebangsaan Malaysia).

“Seperti diperkirakan, hukumannya sangat ringan, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hukuman itu tak akan membawa perubahan apapun bagi keadaan orangutan,” ujar Fian Khairunnissa, aktivits Centre for Orangutan Protection, kepada IPS.

Pengadilan di Indonesia umumnya melihat ke arah lain. Padahal industri kelapa sawit tanpa henti menghancurkan orangutan dan merusak banyak petak hutan hujan di Asia Tenggara untuk dikonversi jadi perkebunan kelapa sawit.

Pada April lalu, pengadilan di Banda Aceh, Sumatra, menolak kasus yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Kallista Alam, satu dari lima perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Tripa, dan Irwandi Yusuf-lah, mantan gubernur Aceh, yang mengkonversi 1.600 hektar hutan gambut kaya karbon jadi perkebunan kelapa sawit.

Pengadilan justru menasehati Walhi agar mencari penyelesaian di luar pengadilan dengan PT Kallista Alam –yang t\ak pernah jeda membersihkan 1.600 hektar lahan konsesinya, yang didapat Agustus 2011.

Anehnya, tepat sebelum kasus Walhi diperiksa di pengadilan, kebakaran terjadi di rawa-rawa gambut Tripa, yang masuk lahan konsesi milik PT Kalista Alam.

Para tokoh masyarakat di Tripa menunjukkan bahwa konsesi berjalan cepat sebelum moratorium presiden mengenai izin baru pembukaan hutan primer. Moratorium berlaku efektif di Indonesia sejak tahun lalu sebagai bagian dari kesepakatan dengan Norwegia senilai satu milyar dolar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GhG).

“Penerbitan lisensi untuk Kalista merupakan kejahatan, karena perusahaan itu mengubah ekosistem Leuser dan hutan lahan gambut menjadi konsesi bisnis,” kata Kamaruddin, juru bicara komunitas Tripa, kepada IPS.

Ekosistem Leuser, terletak di Provinsi Aceh dan Sumtra Utara, meliputi lebih dari 2,6 juta hektar hutan hujan tropis alami dan merupakan tempat terakhir di bumi bagi subspesies gajah, badak, harimau, dan orangutan Sumatra yang hidup berdampingan.

Karena mereka adalah ‘spesies kunci’ kelangsungan hidup orangutan sangat penting bagi kesejahteraan hewan dan tumbuhan lainnya yang hidup berdampingan dalam satu habitat.

Sebuah pernyataan yang dirilis Juni lalu oleh Program Konservasi Orangutan Sumatra memperkirakan, kini hanya ada 200 kera besar berambut merah di Tripa, dibandingkan pada 1990 dengan jumlah sekira 2.000-an. Keadaan mereka sekarang juga ‘menyedihkan’ sebagai akibat kebakaran dan operasi pembukaan hutan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Dalam lima tahun terakhir, bisnis minyak kelapa sawit menjadi kekuatan utama perekonomian Indonesia, dengan nilai investasi mendekati lima milyar dolar di atas lahan seluas delapan juta hektar.

Indonesia berencana meningkatkan produksi CPO dari jumlah saat ini sebesar 23,2 juta ton menjadi 28,4 juta ton pada 2014. Ini membutuhkan peningkatan area perkebunan sebesar 18,7 persen, ujar menteri pertanian.

Namun dampak dari rencana pelruasan itu akan menyusutkan lagi habitat orangutan sebesar 1,6 juta hektar karena lebih murah bagi perusahaan minyak membakar hutan dan mengusir atau membunuh orangutan.

“Bila Anda menemukan orangutan di perkebunan kelapa sawit, mereka bukan datang dari suatu tempat… mereka berada di habitat mereka yang telah diubah jadi perkebunan,” ujar Linda Yuliani, peneliti Centre for International Forestry Research.

“Tapi orang-orang perusahaan perkebunan melihat orangutan sebagai perambah,” ujarnya. “Orangutan yang kebingungan sering terlihat berkeliaran di perkebunan, dan seiring menyusutnya habitat mereka, mereka mencari makanan di pohon-pohon yang muda,” katanya.

Sebuah survei gabungan yang dilakukan 19 organisasi, termasuk The Nature Conservacy, WWF, dan Asosiasi Pakar Primata, menemukan bahwa sekitar 750 orangutan mati sepanjang 2008-2009, kebanyakan karena konflik dengan manusia.

Tak ada artinya Indonesia menjadi penandatangan Konvensi Perdagangan Ilegal dan Spesies Terancam Punah. Konvensi ini mengklasifikasikan orangutan ke dalam Lampiran I yang berisi daftar spesies yang kini diidentifikasi terancam punah, atau dalam bahaya kepunahan.

“Perambahan lahan gambut juga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar, setara dengan jumlah yang dilepaskan letusan gunung berapi,” kata Willie Smits, konservasionis Belanda yang bekerja pada perlindungan orangutan, kepada IPS.

Pembukaan hutan rawa gambut secara sembrono telah mengubah Indonesia menjadi penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan China.

“Pemerintah bisa mendapatkan banyak uang dari investasi kelapa sawit. Tapi ada kerugian jauh lebih besar dari kerusakan lingkungan,” kata Elfian Effendi, direktur Greenomics Indonesia. “Ada dampak berlipat bagi perekonomian lokal dan hilangnya keanekaragaman hayati.”

Namun, bahkan bagi para konservasionis, menghentikan bisnis kelapa sawit di Indonesia –yang menjadi dasar bagi berbagai industri dari makanan cepat saji dan kosmetik hingga biodiesel– tak mungkin.

“Apa yang dibutuhkan sekarang adalah pelaksanaan skema yang memungkinkan bisnis minyak kelapa sawit dan orangutan dapat hidup berdampingan,” kata Resit Rozer, konservasionis Belanda yang menjalankan tempat perlindungan bagi penyelamatan orangutan, kepada IPS.

Perusahaan-perusahaan minyak sawit yang menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah konvensi untuk mendorong para importir agar hanya membeli CPO bersertifikat RSPO, melihat tak ada untungnya skema yang mewajibkan mereka menyisihkan sebuah blok hutan untuk orangutan di dalam perkebunan dan menyediakan koridor yang aman bagi kera-kera itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

“Amerika Serikat  dan beberapa negara Eropa masih membeli CPO nonsertifikasi karena setifikat RSPO belum memberikan garansi,” kata Rozer kepada IPS. “Barat mengatakan mempraktikkan bisnis ramah lingkungan, tapi mereka tak membeli CPO bersertifikat RSPO karena pelaksanaannya ditunda sampai 2015.”

“Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO, penundaan itu sangat memukul. Mereka merasa ditipu,” kata Rozer yang membantu perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam menciptakan tempat perlindungan dan koridor orangutan.*

 

Translated by Farohul Mukthi
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s