Pengaruh Bantuan China dan India

Oleh Marwaan Macan-Markar

BANGKOK (IPS) – DENGAN tersenyum, Don Marut menelanjangi perangkap bantuan Barat bagi negara-negara berkembang. Pada sebuah konferensi, dia mengingat kembali kisah 40 gerbong kereta listrik yang dikirim dari Jerman ke negaranya hingga tak berjalan ke mana pun.

Gerbong-gerbong bekas itu ternyata tak cocok untuk jaringan lintasan yang berukuran sempit di Indonesia.

Dibeli dari Jerman di bawah skema “bantuan mengikat” pada 2004, gerbong itu, dibikin untuk rel berukuran lebar, terbengkalai hingga berkarat di sudut sebuah stasiun kereta api di Jakarta, kendati ia merupakan bagian dari proyek efisiensi kereta api yang didukung Bank Dunia.

Marut punya cerita lain mengenai cela “bantuan mengikat”, “sebuah eufemisme untuk syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi negara-negara berkembang untuk menerima pinjaman ‘pembangunan’ dari sebuah negara Barat.”

“Kami menerima kapal perang dan perahu patroli laut dari Barat yang tak dapat digunakan di perairan kami,” ujar Don Marut, direktur eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah kelompok payung bagi LSM yang memainkan peran pengawasan.

Ikatan berkedok sebuah kesepakatan “pembangunan” itu kerap digunakan negara-negara kaya dengan “menggunakan bantuan untuk menempatkan teknologi yang tak terpakai,” ujar Marut, setelah mengikuti konferensi tentang bantuan dan pembangunan.

“Ini tak bisa dibiarkan. Kami mendukung bantuan yang didorong kebutuhan keamanan pekerjaan di antara lembaga-lembaga donor,” kata Marut.

Argumen Marut sudah lama disuarakan para aktivis di seluruh negara berkembang di Asia. Negara-negara yang memonopoli bantuan pembangunan sekarang tak bisa memungkirinya.

Para analis mengatakan, kehadiran para pemain non-Barat seperti China, dan India yang kian menanjak, dengan menawarkan jutaan dolar bantuan pembangunan luar negeri (ODA) tanpa mengajukan syarat-syarat, mengubah bentuk industri bantuan.

Akibatnya, negara-negara seperti Sri Lanka di Asia Selatan, serta Kamboja, Laos, dan Burma di Asia Tenggara, tak perlu mengetuk pintu Barat. Mereka punya para pemain ODA baru untuk berpaling.

Tak heran kenapa sebuah konferensi di Busan, kota metropolis terbesar kedua di Korea Selatan, yang akan dihelat tahun ini menciptakan desas-desus di antara para aktivis dan analis mengenai arah bantuan pembangunan.

Mereka menganggap Forum Tingkat Tinggi tentang Efektivitas Bantuan (HLF) ke-4 itu, 29 November-1 Desember, sebagai “batas air” bagi Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah kelompok orang kaya, sebagian besar dari Barat, yang menentukan politik bantuan pembangunan selama beberapa dekade.

“Legitimasi OECD ditantang para pendonor baru, terutama Cina dan India di Asia, serta Brazil di Amerika Latin,” kata Antonio Tujan, direktur internasional IBON Internasional, sebuah jaringan kelompok akar rumput yang berasal dari selatan dunia, berbasis di Manila.

“Krisis ekonomi global menambah kesukaran OECD, menantang eksistensinya,” kata Tujan.

OECD tahu bahwa “negara-negara berkembang dapat beralih ke China jika mereka tak mau menerima syarat-syarat bantuan tradisional,” kata Tujan kepada IPS. “Pertemuan Busan akan menjadi proses yang dipimpin OECD tapi ia akan menandai persimpangan jalan bagi lanskap pembangunan yang sedang berubah.”

ODA Selatan-Selatan melingkupi sumbangan dari China sebesar 2,5 miliar dolar pada 2009 dan dari India sebesar 547 juta dolar pada 2008, berlawanan dengan total paket bantuan dunia sebesar 140 miliar dolar pada 2009.

Namun, angka bantuan China diamati Wagner School dari New York University, memperkirakan sumbangan China jauh lebih besar lagi, yakni 27,5 miliar dolar pada 2006 dan 25 miliar dolar pada 2007.

Angka-angka dari universitas itu mendasarkan pada laporan media, tapi diperkuat publikasi IBON berjudul “Kerjasama Selatan-Selatan: Sebuah Tantangan bagi Sistem Bantuan”, yang membicarakan “peningkatan drastis bantuan dan investasi terkait dari China” sebesar 27,5 miliar dolar pada 2006 dan 25 miliar dolar pada 2007.

“Tampaknya ada konsensus bahwa bantuan China besar dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” tulis publikasi IBON itu.

Afrika tetap menjadi target utama bantuan China, menerima lebih dari 45 persen bantuan Beijing. India membagi bantuannya antara negara-negara Asia Selatan seperti Bhutan dan Afghanistan serta negara-negara Afrika seperti Sudan dan Ethiopia.

Kontribusi bantuan dari China, bantuan pembangunan dan perdagangan di Kamboja –sebuah negara yang masih berjuang membangun setelah persetujuan damai tahun 1991 mengakhiri konflik dan genosida selama dua dekade– menggambarkan kecepatan itu di mana tren kerjasama pembangunan Selatan-Selatan mengikis monopoli donor-donor Barat.

Beijing memompa 850 juta dolar untuk 14 bendungan dan infrastruktur pada 2008, sebuah peningkatan drastis dari 45 juta dolar yang diinvestasikan di Kamboja pada 2003.

Dukungan keuangan semacam itu membuat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, seperti juga para pemimpin negara Asia dan Afrika lainnya, berani menerima bantuan China, yang datang dengan sedikit syarat. Hun Sen sekarang mengacuhkan Bank Dunia dan negara-negara donor tradisional OECD yang menekankan syarat-syarat seperti tata pemerintahan yang lebih baik.

“China dan India memasuki ajang ini dengan memikirkan kebijakan luar negeri dan kepentingan strategis,” ujar Kavaljit Singh, direktur Pusat Riset Kepentingan Publik, sebuah lembaga think tank di New Delhi. “China ingin mendapatkan sumber daya alam sebagai imbalan atas investasi infrastruktur, sementara India ingin mengamankan keuntungan geopolitik –suara yang lebih besar dalam masyarakat internasional.”

Baik Beijing maupun New Delhi memperlihatkan apa peran yang hendak mereka mainkan dalam pertemuan Busan, di mana pemerintah Korea Selatan berada di bawah tekanan dari negara-negara OECD agar dua raksasa Asia itu menyetujui model bantuan pembangunan yang dipimpin OECD.

“Ini adalah salah satu agenda politik terpenting yang terjadi di belakang layar,” kata Anselmo Lee, anggota terkemuka Forum Masyarakat Sipil Korea bagi Kerjasama Pembangunan Internasional.

“Mereka (OECD) menginginkan India, China, dan Brazil karena mereka sadar legitimasi dan pengaruh global mereka berkurang,” ujarnya. “OECD tak nyaman dengan berkompetisi dengan Selatan.”*

 

Translated by Basilius Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s