Perempuan Bukan Pelaku Kejahatan Moral

Oleh Giuliana Sgrena

KABUL, AFGHANISTAN (IPS) – MURSAL, gadis cantik berusia 19 tahun yang kabur dari rumah untuk melepaskan diri dari suaminya yang sakit mental, hanyalah satu dari banyak perempuan dan gadis Afghanistan yang kini dianggap sebagai penjahat di bawah hukum berdasarkan “moralitas” di negerinya.

Melarikan diri dari seorang suami dianggap sebagai “kejahatan moral”. Ratusan perempuan Afghanistan dipenjara, sementara ratusan lainnya berisiko mengalami nasib serupa.

“Saya dipaksa menikah dengan lelaki sakit mental ketika saya berusia 11 tahun. Saya masih anak-anak dan tak tahu apapun tentang seks dan pernikahan. Saya kabur dari rumah saya karena istri kedua ayah saya memukuli saya,” ujarnya kepada IPS.

Kenangan tahun-tahun awal itu masih segar dalam ingatannya, kendati dia menceritakan kembali kisah itu dari rumah penampungan untuk perempuan di Kabul, jauh dari rumah lamanya.

“Ibu saya meninggal ketika saya berumur setahun dan sejak itu hidup saya bagaikan neraka. Itulah kenapa saya berada di penampungan ini sembilan tahun lalu. Setahun kemudian, ayah saya datang dan memaksa saya pergi ke Maidan Shar untuk tinggal bersama sepupu saya. Sebulan kemudian saya menikah.”

“Karena suami saya punya masalah kejiwaan, orang mulai menganggap saya pelacur. Suatu malam mereka berteriak-teriak di depan rumah, sehingga saya kabur dan tinggal di sini selama tiga hari terakhir,” ujarnya.

Mengenakan rok bordir dan syal indah yang tak janggal bagi lingkungannya yang miskin, tak seorang pun membantunya namun malah berpikir bahwa Mursal kabur dengan membawa barang-barang berharga miliknya dan sedikit lainnya.

Sekarang dia mengatakan ingin bercerai meski takkan mudah tanpa persetujuan suaminya, yang selalu berubah-ubah tergantung suasana hati dan pendapat orang-orang di sekitarnya. Namun Mursal ingin menikah lagi, kali ini dengan lelaki asal Kabul.

“Lelaki kota lebih baik ketimbang lelaki desa,” ujarnya penuh harap sambil meneteskan air mata.

Hidup tersiksa, atau mati

Perempuan seperti Mursal tak punya banyak pilihan untuk menikah. Seorang perempuan yang hidup sendirian di Afghanistan, kendati punya pekerjaan, dianggap sebagai pelacur.

Untungnya, tempat penampungan yang dia tinggali, dijalankan Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA), sebuah organisasi nonpemerintah lokal, menyediakan kelas membaca dan menulis serta kursus menjahit. Dua perempuan dari tempat penampungan ini sudah menjadi petugas polisi.

Dua tahun lalu legislasi negara nyaris menutup semua tempat penampungan swasta dan menempatkannya di bawah kendali pemerintah. Karena protes keras, muncul kompromi: pemerintah akan menjalankan “tempat penampungan terbuka” sementara organisasi nonpemerintah “tempat penampungan tertutup”.

Hingga kini pemerintah belum membuka tempat penampungan sendiri, sehingga departemen-departemen dan polisi terus mengirimkan perempuan-perempuan dalam bahaya ke penampungan yang dijalankan organisasi nonpemerintah. Di Kabul hanya tiga tempat penampungan yang beroperasi dan di seluruh Afghanistan ada 14 –tak memadai untuk memenuhi kebutuhan meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumahtangga.

Sejumlah perempuan bunuh diri sebagai cara menghindari kekerasan rumahtangga –lebih memilih kematian menyakitkan dan mengerikan ketimbang hidup dengan penderitaan akut. Rumahsakit Istiqlal di Kabul membuka bagian khusus untuk pasien dengan luka bakar, 90 persen di antaranya perempuan. Mayoritas korban meninggal; hanya sedikit yang selamat.

Namun pasien luka bakar tak selalu korban bunuh diri. Tak jarang ada perempuan yang sengaja dibakar oleh suami atau mertua. Kini, menurut Harir, seorang dokter di Rumahsakit Istiqlal, polisi bisa mendapatkan laporan mengenai semua pasien dengan luka bakar sehingga investigasi yang tepat bisa dilakukan.

Sedihnya, kebanyakan polisi kurang dibekali cara menangani pengaduan tentang kekerasan dalam rumahtangga yang diajukan perempuan. Bahkan perempuan sendiri mengungkapkan keprihatinan atas risiko perkosaan di tangan polisi. Untuk mengatasi situasi ini, HAWCA bikin pelatihan untuk mendidik polisi, “tapi memang tak mudah mengubah warisan budaya,” ujar Selay Ghaffar, ketua HAWCA, kepada IPS.

Ghaffar juga mengatakan, pembunuhan demi kehormatan (honour killing) tetap menjadi masalah besar sehingga “dalam banyak kasus disembunyikan oleh suku atau komunitas (dan tak pernah menemui titik terang). Gadis atau perempuan tersebut hilang begitu saja.”

“Dalam kasus lain Taliban mengambil-alih eksekusi dengan melempari gadis itu dengan batu (hingga tewas),” tambahnya.

Kasus-kasus penyiksaan juga meluas.

“Sarah Gul disiksa suaminya karena menolak dijadikan pelacur,” ujar Malalai Joya, yang juga korban kekerasan negara dengan tuduhan membeli kursi di Loya Jirga (dewan tetua) untuk wilayah Farah, kepada IPS.

Setelah pidatonya yang menentang para panglima perang Taliban, dia dipukuli sementara beberapa anggota parlemen berteriak, “perkosa saja.” Kasusnya kini dikenal di seluruh negeri.

Baru-baru ini, Gulnaz, perempuan berusia 21 tahun, juga dikenal secara nasional karena mengajukan pengaduan ke polisi setelah diperkosa iparnya, yang kebetulan orang kuat di masyarakat setempat.

Alih-alih menangkap pelaku, polisi malah menghukum Gulnaz atas kasus perzinahan. Sebagai ganti hukuman penjara tiga tahun, dia harus menikah dengan lelaki yang memperkosanya, namun Gulnaz menolak.

Perlakuan tak konstitusional

“Kejahatan moral” diputuskan oleh sebuah prosedur ilegal yang tak sejalan ditetapkan dalam konstitusi tapi ditentukan menurut konsep agama yang samar. Akibatnya, kabur dari rumah kini membuat perempuan dihukum penjara, mengadukan perkosaan dicap berbuat zina, dan menolak nikah paksa merupakan kejahatan.

Ulama-ulama Afghanistan baru-baru ini mengeluarkan sebuah maklumat untuk membatasi kebebasan perempuan yang memang sudah terbatas. Sebagai contoh, seorang perempuan tak boleh bicara dengan lelaki yang tak dikenal, dan suami berhak memukul istrinya bila si istri tak patuh. Deklarasi ini didukung Presiden Hamid Karzai, yang melarang versi bahasa Inggrisnya dari situsweb pemerintah.

Semua ini terjadi di bawah “kendali” komunitas internasional dan berbagai angkatan bersenjata yang masih hadir dan terlibat di Afghanistan.

“Sepuluh tahun setelah jatuhnya Taliban, keadaan perempuan memburuk dari hari ke hari,” ujar Bilqis Roshan, senator yang menerima berita buruk tentang perempuan di Farah, daerah asalnya, setiap hari, kepada IPS.

“Mayoritas senator adalah panglima perang dan fundamentalis agama sehingga sulit untuk mengambil posisi membela hak-hak perempuan. Tapi setidaknya saya bisa mengangkat masalah ini dan suara rakyat saya,” tambahnya.*

 

Translated by Farohul Mukthi
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s