Perselisihan Air Sebabkan “Pembunuhan Massal”?

Oleh Thalif Deen

STOCKHOLM (IPS) – KETIKA dunia menghadapi kemungkinan kelangkaan air dalam dua hingga tiga dekade ke depan, komunitas intelijen AS membuat sebuah skenario suram di masa datang: konflik etnis, ketegangan regional, ketidakstabilan politik, dan bahkan pembunuhan massal.

Selama 10 tahun ke depan, “banyak negara penting bagi Amerika Serikat hampir pasti mengalami masalah air –kelangkaan, kualitas air yang buruk, atau banjir– yang akan berkontribusi terhadap risiko instabilitas dan kegagalan negara, dan meningkatkan ketegangan regional,” demikian pernyataan National Intelligence Estimate yang dirilis Maret lalu.

Juli lalu, Chris Kojm, ketua Dewan Intelijen Nasional, memprediksi: pada 2030, hampir setengah dari populasi dunia (saat ini di lebih dari 7 milyar) akan tinggal di daerah yang kesulitan air parah, meningkatkan kemungkinan pembunuhan massal.

The New York Times mengutip Timothy Snyder, profesor sejarah Universitas Yale, yang mengatakan pada sebuah simposium baru-baru ini bahwa “kepanikan ekologi, saya takut, akan menyebabkan pembunuhan massal di dekade mendatang”.

Namun Dr Upmanu Lall, direktur Pusat Air di Universitas Columbia, punya perasaan campur-aduk tentang potensi konflik air –salah satu sumber daya alami utama dunia yang diperlukan untuk bertahan hidup.

“Saya tak yakin bisa memproyeksikan pembunuhan massal sebagai dampaknya (dari kelangkaan air),” ujarnya kepada IPS.

Dan, lanjutnya, dia tak berharap terjadi perang antarnegara atau konflik atas air. “Tapi saya mengira, persaingan di antara beberapa negara besar seperti India bisa menyebabkan perselisihan internal yang signifikan, tumbuhnya terorisme, dan konflik sektarian”. Namun, “untuk menghindari masa depan semacam itu, selayaknya kita bekerja keras untuk memecahkannya dari sekarang,” tambahnya.

Sebuah masa depan yang ditakdirkan menderita akibat kelangkaan air merupakan salah satu pokok bahasan konferensi air internasional selama sepekan, yang ditutup Jumat, di ibukota Swedia.

Dr Lall mengatakan, proyeksi hampir separuh populasi dunia akan hidup dalam keadaan “kesulitan air yang parah” pada 2030 di bawah skenario bisnis misalnya cukup realistis, bahkan tanpa mempertimbangkan faktor iklim. “Ini tantangan mendesak, terutama jika kita mempertimbangkan kemungkinan kekeringan-hebat –misalnya tahun ini di Amerika Serikat dan India.”

Dampaknya akan luas sekali dan berat, dia memperingatkan. Namun, “jika kita bisa menerjemahkan keprihatinan ini ke dalam tindakan, terutama memperbaiki penggunaan air dalam pertanian, yang sejauh ini merupakan konsumen terbesar dan paling tak efisien, kita bisa mencegah bencana tersebut,” katanya.

Sejauh ini, sudah ada pembicaraan ke arah ini namun tak ada desakan global untuk memperoleh kemajuan yang diinginkan. “Sangat penting hal ini dibicarakan pada level tertinggi guna menghindari marabahaya dahsyat bagi penduduk dan perekonomian dunia,” tambah Dr Lall.

Gary White, CEO dan salah satu pendiri Water.Org, mengatakan kepada IPS bahwa dia percaya akses terhadap sumber daya air akan menciptakan konflik di tahun-tahun mendatang.

“Ini akan menjadi nyata di daerah yang airnya bermasalah dan ada konsentrasi besar masyarakat miskin.”

“Namun, saya juga percaya, sebagian besar negara pada akhirnya akan meningkatkan dan menempatkan kebijakan yang tepat. Sejumlah peraturan dan perjanjian antarnegara diperlukan untuk mencegah konflik besar.”

White menekankan akan ada kelangkaan air akut yang akan mengorbankan manusia dan perekonomian yang signifikan tapi mengatakan dia tetap percaya bahwa “konflik secara langsung akan menjadi pengecualian”.

Secara umum, krisis air regional terjadi relatif lambat dibandingkan bencana yang paling alami dan akan ada pelajaran yang bisa diserap oleh contoh ini seberapa besar dampaknya, mudah-mudahan meningkatkan tekad mereka untuk menghindari dampak serupa di daerah mereka, ujarnya.

“Tapi krisis dan konflik ini akan berdampak tak epadan bagi kaum miskin karena selalu ada pilihan bagi warga yang lebih makmur untuk menggunakan teknologi guna mengolah sumber daya air setempat (bahkan meski sampai harus menyuling air laut) atau mengalirkannya melalui sistem pipa melintasi jarak yang jauh –pilihan yang teramat mahal bagi penduduk miskin,” ujarnya.

Ditanya apakah deklarasi Majelis Umum PBB 2010 tentang air sebagai hak asasi manusia yang mendasar bisa diterjemahkan ke dalam penyediaan air gratis kepada negara-negara miskin di dunia, Dr Lall mengatakan kepada IPS: “Saya telah mengatakan, hak asasi manusia harus sehingga setiap orang mampu membayar untuk mendapatkan air minum yang aman.”

Pernyataan tersebut, dia mnenekankan, menyiratkan bahwa biayanya tergantung tingkat pendapatan individu.

Saat ini, kaum miskin membayar lebih mahal per unit air dibanding orang kaya –pembayarannya bisa dalam bentuk uang atau tenaga kerja yang diinvestasikan guna memperoleh air. Pun apakah mereka yakin kualitas airnya layak, ujarnya.

“Dalam hal ini, kaum miskin merujuk pada ketidakberuntungan secara ekonomi di dalam masyarakat tertentu, dan juga untuk negara-negara yang tak kaya.”

Ini memperlihatkan kenyataan pahit bahwa kecuali layanan diperluas kepada orang-orang seperti itu, mereka menderita.

Tapi untuk memperluas layanan tersebut, butuh sebuah model untuk memperoleh kembali biaya yang sudah dikeluarkan (cost recovery) pada tingkat sistem air, karena sumber air yang dapat diandalkan dan aman jarang bisa diakses penduduk sepenuhnya, dan harus dikembangkan dan dipelihara, ujar Dr Lall.

Sasaran selanjutnya, investasi dalam layanan ini juga perlu disokong kemampuan keuangan untuk mengoperasikan dan memeliharanya.

Membeli air juga memberi pengguna hak kuat untuk menuntut apa yang telah dia bayar, dan ini hanya dapat bekerja bila ada perbaikan pemerintahan melalui tekanan politik, ujarnya.

Ketika orang berhasil melakukannya, layanan dan biaya air untuk masyarakat miskin turun dan tak ada peningkatan biaya atas pelayanan bagi orang kaya.

“Jadi, secara ringkas, ya, setiap orang harus bayar untuk air, tapi sesuai dengan kemampuan mereka, dan dengan membayar hak mereka menjadi kuat untuk mengakses pasokan air dengan kualitas terjamin.”

Ini harus menjadi kesatuan dari tujuan air skala besar, bukan semata pernyataan bahwa itu adalah hak asasi manusia, ujarnya.*

 

Translated by Farohul Mukthi
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s