Ternak dan Perselisihan Antaretnis

Oleh Charlton Doki

JUBA (IPS) – RIBUAN perempuan dan anak-anak diculik dan lebih dari 1.000 orang tewas tahun ini karena komunitas-komunitas di Sudan Selatan, wilayah kaya minyak, memperebutkan ternak sebagai komoditas berharga.

Di negara baru merdeka ini, yang menghasilkan sekira 385.000 barel minyak per hari, perseteruan antaretnis terkait ternak sudah berlangsung lama. Di sini, memiliki banyak ternak merupakan tanda kemakmuran. Namun, belakangan ini pencurian ternak lebih sering terjadi dan mematikan.

Tuntutan kian meningkat agar pemerintah Sudan Selatan mengatasi penyebab perseteruan tersebut. Banyak yang khawatir, jika tak diselesaikan dengan baik, ketidakamanan akan terus menghambat stabilitas dan pembangunan di negara baru ini.

Konflik bertalian dengan mudahnya mendapatkan senjata dan kebiasaan masyarakat yang menganggap kepemilikan ternak sebagai tanda sukses.

Setelah berakhir perang sipil selama 21 tahun pada 2005, nilai ternak langsung melejit bersamaan para pria yang berharap menikah. Kebiasaan umum di sini menjadikan ternak sebagai harga perkawinan atau mas kawin.

James Amuor, seorang pemuda dari negara bagian Jonglei, berkata sebuah perkawinan bisa senilai lebih dari 100 kepala ternak. “Beberapa anak muda terlibat dalam pencurian ternak karena mereka mau menikah dan tak punya ternak yang diperlukan. Mereka pun merampas ternak untuk menambah jumlah mas kawin demi gadis yang mereka pilih,” ujar Amuor. Di komunitas Dinka, makin tinggi pengantin perempuan makin tinggi pula harga perkawinannya. Hal sama untuk perempuan berpendidikan.

Dalam serangan terbaru, terjadi pada 18 Agustus di Kabupetan Uror, negara bagian Jonglei, 640 orang tewas, 761 luka, 258 anak-anak diculik, 38.000 kepala ternak dicuri, dan 8,924 rumah dibakar.

Seluruh kabupaten diserang. Komisioner Kabupaten Uror Tut Puok Nyang berkata, para penyerang berjumlah antara 2.000-2.500 pemuda yang diduga dari wilayah tetangga, Kabupaten Pibor. Perkiraan lain jumlah penyerang antara 3.000-5.000 dan “bersenjata layaknya tentara.”

Seorang pekerja PBB mengatakan kepada IPS bahwa para penyerang memiliki beberapa tipe senjata, termasuk senapan mesin, AK-47 (buatan Rusia, dikenal Kalashnikov), senapan berperedam, dan granat.

Serangan itu merupakan balasan dari kejadian di komunitas Lou Nuer, Kabupaten Uror, yang dilakukan komunitas Murle dari Kabupaten Pibor pada bulan Juni. Lebih dari 400 orang tewas, perempuan dan anak-anak ditangkap, dan ratusan ternak dicuri.

Perempuan dan anak-anak diboyong selama serangan ini. Perempuan diambil sebagai “istri” dan anak-anak berasimilasi ke dalam kultur baru para penculik dan menjadi anak-anak mereka.

Dalam kedua insiden, Misi PBB di Sudan yang dimandatkan melindungi warga sipil dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) tak turun tangan karena kurangnya kapasitas. Ada seruan yang meningkat agar pemerintah mengerahkan pasukan keamanan guna mencegah serangan serupa terulang.

Namun Gabriel Duop Lam, menteri penegakan hukum negara bagian Jonglei, berkata sulit mencegah serangan “karena warga sipil memiliki senjata (melebihi) aparat penegak hukum.”

Menteri Dalam Negeri Sudan Selatan Gier Chuang Aluong setuju dengan Lam dan menambahkan infrastruktur yang buruk di Sudan Selatan membuat upaya itu menjadi sulit.

“Polisi dan SPLA tak punya kapasitas untuk merespon dengan cepat insiden kekerasan komunal. Buruknya jalan raya mengakibatkan tentara perlu 72 jam untuk sampai ke tempat kejadian. Pada saat itu mereka sudah (sangat) terlambat untuk menangkap para penyerang,” kata Aluong.

Aluong baru-baru ini menuduh “musuh-musuh” Sudan Selatan memersenjatai warga sipil untuk mengacaukan negara. Selama perang sipil utara-selatan di negara ini, banyak orang mendapatkan senjata. Namun ada laporan para penjarah ternak menggunakan senjata baru yang diyakini pemerintah datang dari Sudan.

Pemerintah mengklaim memiliki bukti bahwa pemerintah Sudan memasok senjata ke kelompok milisi untuk mengacaukan Sudan Selatan, sebelum dan setelah referendum kemerdekaan. Ini adalah ketika Sudan Selatan, yang memiliki 85 persen cadangan minyak dari gabungan kedua negara, memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

“Warga kami tak membuat senjata di Sudan Selatan. Artinya seseorang dengan bebas memberikan senjata kepada mereka dan mendorong mereka saling membunuh,” kata Aluong.

Namun banyak yang menyalahkan kegagalan pemerintah melucuti senjata dari tangan warga sipil. Nyang percaya pelucutan senjata secara menyeluruh adalah satu-satunya solusi mengakhiri serangan mematikan dan ketidakamanan di negara bagian Jonglei dan Sudan Selatan umumnya.

Ahmed Thurbil kehilangan sanak-saudaranya pada serangan 18 Agustus dan mengkritik pemerintah atas kegagalan melucuti senjata warga sipil segera setelah perang sipil berakhir.

“Semua orang dan pemerintah tahu bahwa banyak warga sipil bersenjata tapi tak peduli untuk melucuti senjata selama enam tahun ini. Apa yang Anda harapkan dengan anak muda pemalas? Wajar mereka kemudian tergoda untuk pergi dan menjarah ternak,” katanya.

Thurbi menduga kekerasan komunal di negara bagian Jonglei dan Sudan Selatan dimainkan oleh negara bagian dan pemerintah pusat.

Moses Opio dari Foundation Better World Campaign milik PBB, berkata bahwa dia percaya kegagalan pelucutan senjata sebagai salah satu alasan mengapa perselisihan antaretnis terus merenggut nyawa tak berdosa.

“Harus ada pelucutan senjata secara sistematis. Siapa pun yang tak berwenang membawa senjata harus dilucuti tanpa diskriminasi,” katanya. Rakyat Sudan Selatan harus memiliki izin kepemilikan senjata. Namun, nyatanya tanpa izin pun mudah membeli senjata api.

Opio menambahkan daerah perbatasan negara ini juga harus disalahkan karena mudah membawa senjata keluar-masuk ke negara ini.

Gabriel Gai Riem, menteri urusan parlemen negara bagian Jonglei, mengunjungi kampung-kampung yang diserang: Jokrial, Guanchaat, Pulchuol, Pieri, Tongnyang, dan Matot. Kepada IPS dia berkata bahwa dia percaya kekerasan hanya dapat dicegah melalui dialog. Dia juga mengatakan ada kemungkinan terjadi serangan balasan.

“Sangat sulit meyakinkan orang-orang untuk tidak (melakukan) balas dendam setelah mereka kehilangan semua penduduk dan ternak,” katanya. “Tapi dialog adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kekerasan antarkomunitas. Kami akan menghelat konferensi perdamaian dan beberapa pertemuan untuk mendamaikan komunitas-komunitas itu.”

Chol Tong, gubernur negara bagian Lakes di Sudan Selatan, wilayah yang juga terdera perampokan ternak, berkata serangan komunal merajalela karena penduduk masih terjebak dalam budaya mereka, yang percaya memiliki banyak ternak merupakan “prestisius”.

“Warga berpikir jika mereka menyerang komunitas lain dan menjarah ternak maka mereka bisa menjadi terkenal,” kata Tong. Dia berkata, guna menghentikan kekerasan, mereka perlu mendidik anak-anak muda dan “menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tak harus memiliki sekawanan ternak untuk menjadi kaya.”

Dia mengatakan, dia akan mengundang investor “untuk menunjukkan kepada komunitas lokal bahwa Anda bisa memiliki sedikit ternak dan menjualnya untuk daging atau mengolah susunya, dan (Anda menjadi) kaya.”

Komunitas di Sudan Selatan tak mempraktikkan penjagalan ternak, kecuali ternak yang sudah sangat tua. Satu-satunya waktu bagi mereka “memakai” ternak mereka adalah saat mereka harus membayar harga perkawinan.

“Cara ini akan mengurangi dorongan mengumpulkan sebanyak-banyaknya ternak dan mengikis motivasi mereka untuk menjarah ternak,” ujar Tong.*

 

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s