Pekanbaru Kota Terkorup

TRANSPARENCY INTERNASIONAL INDONESIA melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 pada medio November 2010 di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Dari hasil survei 50 kota se-Indonesia—survei ditaja April-0ktober, responden adalah pelaku bisnis sebanyak 9.237—Kota Pekanbaru menempati urutan paling buncit, skor IPK 3,61. Artinya Kota Pekanbaru terkorup. TII menulis, kota-kota dengan skor indikasi terendah, menurut para pelaku bisnis, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik. Sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius berantas korupsi.

Pemerintah kota Pekanbaru, lewat asisten satu, mempertanyakan metode survei. Sebab katanya, responden untuk kota Pekanbaru hanya 80 orang. Made Ali dan Aang Ananda Suherman, coba menukil kota Pekanbaru kota terkorup di Indonesia dengan Kumba dan Dwipoto dari TII. “Ok, gua pribadi menganggap skor rendah menjadi acuan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dirinya, dalam hal reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi,” kata Kumba Digdowiseiso, Project Officer TII.

Kumba Digdowiseiso, Project Officer TII. Foto Aang AS.

Skor ini setidaknya merefleksikan seperti nyata. Itu saja.

Bagaimana tren korupsi Indonesia pada 2010?
Secara over all, skor kita kan rata-rata masih 4,73, meningkat dari tahun 2008 yang 4,42. Ibarat rapor tetap saja nilai segitu gak lulus. Nah kota Pekanbaru kalah dari tingkat nasional, ya ini kayak cambuk bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri, gak lebih. Secara umum hasil survei ini, korupsinya bisa dibilang sudah hampir setengah lazim, karena gimana ya… dari skor 4,42 ke 4,73, artinya masih di bawah lima. Jadi masih perlu usaha keras dari pemerintah kota untuk memberantas korupsi.

Jika skornya tinggi, biasanya pemerintah daerah diam ya?
Ya… umumnya begitu. Orang selalu mempertanyakan metodologi, kenapa tak disurvei pemerintah daerah? Tentu kalau pemerintah daerah disurvei, mereka akan melindungi resiko mereka kan, dan skor yang didapat akan tinggi. Artinya kita mencari responden yang benar-benar objektif. Dia akan memaparkan pengalaman di lapangan. Contoh Perda, kita tak bicara Riau. Misal di Surabaya, mereka menerapkan pungutan untuk corporate social responcibility 10 persen, kemudian pajak BMM 20 persen. Ini kan sesuatu yang menyalahi aturan.
Kenapa mereka tidak menerima jika skornya rendah?
Saya tidak tahu, memang di tiap daerah begitu. Contoh tahun lalu, Kupang urutan 49, hard reaksi mereka juga sama. Nah, kebanyakan pemerintah daerah tak punya rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya mereka jawab, “Kita sudah ya.” Sudahnya yang mana, mereka tidak bisa menunjukkan. Impact-nya ke masyarakat bagaimana, apakah visible gak, itu aja.
Saya tidak mau diskusikan propinsi Riau dengan kota-kota terkorup. Ini semua tergantung usaha keras dari pemerintah kota. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kalau korupsinya juga tinggi. Ya, TII menilai korupsi itu faktor budaya. Gak ada yang salah dengan beberapa aparat pemerintah daerah sudah melakukan reform ini-ini, tapi kita melihat mereka mencoba melindungi, mereka tak mau berfikir out side the box.

Dengan IPK 3,61, kenapa responden hanya 80 pengusaha? Itu yang korup oknum atau pemerintah daerah?
Aparat pemerintah daerahnya. Itu kan ada tiga variabel komponen. Pertama, persepsi suap, persepsi tentang pelanggaran di pemerintah daerah, dan persepsi usaha pemerintah daerah dalam memberantas kasus korupsi. Ini tak terlepas dari, misalnya dinas tenaga kerja dan sebagainya. Dan ini terkait dengan pemerintah kota. Kita mensurvei pengusaha yang berinteraksi langsung dengan pelayanan publik. Nah, kenapa kok usaha kecil sedikit? Pada prinsipnya simple aja, pengusaha kecil tak punya interaksi lebih ke pemerintah daerah. Kalau kuisioner itu mau dibuka, kita punya beberapa syarat. Mayority perusahaan kecil itu  punya tiga interaksi, taroklah dengan pemerintah kota dalam hal KTP, SIUPP, hal-hal yang kecil gitu. Mereka untuk attack itu belum tentu punya interaksi. Misal untuk bayar pajak nasional atau daerah. Para responden punya interaksi lang-sung ke layanan publik, setid-aknya mereka punya peng-alaman ril terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Artinya, fakta yang terjadi di lapangan?
Yap. Karena persepsi itu kan perkembangan yang terlihat. “Oh iya, di Riau menurut media pemer-intahan Riau seperti ini.” Tapi kalau perusa-haan mene-ngah seperti yang langsung mengalami akan bilang, “Saya pernah diminta.” Perusahaan kecil tidak akan sampai pada titik itu. Paling, “Menurut saya, kata teman saya.” Itu jadi bias. Kita menghindari itu. Ya.. narasumber yang memang punya pengalaman ril. Mereka diperas, disuap dan sebagainya. Ya, itu random aja. Sebenarnya itu hak mereka juga. Ada juga narasumber yang gak mau ngomong, gak mau jawab, menutup diri. Pokoknya begitu kita interview surveinya cepat selesai. Ada juga yang lepas bicaranya.

Dari 80 responden, bisa dikatakan mewakili pengusaha di Pekanbaru?
Ya… berdasarkan pantauan kami, untuk Riau sendiri, dengan mempert-imbangkan APBD, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, idealnya 120 orang. Akan tetapi sampai hari penutupan, yang mau diwawancarai hanya 80 orang. Yang tidak mau, menghindar. Awalnya dia setuju. Responden yang mau mengungkap korupsi itu sedikit sekali. Itulah kejadiannya.

Bagaimana metoda verifikasi?
Kita memper-cayakan kepada perusahaan (TII kerjasama dengan PT Karya Utama Integritas, pelaksana survei lapangan, red). Katanya mereka menerapkan standar kualitas kontrol yang ketat. Begitu kuisioner masuk, mereka cek apakah terjadi cheating atau gak. Itu bisa dilihat dari kartu nama yang diberikan, nomor telepon sesuai apa gak. Pernah juga surveyor nakal di beberapa kota. Ada juga surveyor buat kartu nama sendiri, di telepon gak nyambung. Nah, itu kan indikasi, harus dicek.
Prosedurnya, dari surveyor ke riset agency. Kita hadirkan konsultan untuk melakukan penelitian ini. Kalau ada indikasi cheating, kita create tim baru untuk kota tertentu. Indikasi cheating kemarin banyak terjadi di kota Tenggarong. Mereka pada umumnya capek. Pernah saya tanyakan, apa gak bisa dimaksimalkan. “Aduh Pak, saya sudah keliling gak ada orang mau dengan survei begini.” Awalnya kita masuk baik-baik, tapi ketika bicara korupsi orang sudah gak mau aja. Kayak gitu komentar di lapangan, “Jarang Pak orang yang mau.” Mereka mungkin takut mengungkapkan. Mereka takut akan mengganggu usaha mereka ke depan. Padahal kita sudah jelaskan, ini off the record, tapi mereka sudah takut duluan.
Satu lagi, kemarin disinggung oleh kementerian PAN, bahwa IPK ini tidak bisa diperbandingkan. Saya koreksi, IPK ini bisa diperbandingkan. Tidak seperti CPI (Corruption Perception Indeks). Karena CPI pada dasarnya gabungan survei dengan survei, dari World Bank, Asian Development, dan sebagainya.
Artinya IPK Indonesia perlu dibedakan dengan pengukuran korupsi global yang dilakukan sekretariat Tranparency International Berlin atau disebut CPI. Mereka, setiap tahun ada penambahan dan perubahan negara-negara yang disurvei. Tidak konsisten. Misal Indonesia, mereka menggunakan 9 basis survei, dan bila ada negara yang top five, hanya menggunakan 4 basis survei. Itu kan gak konsisten. Kita dari tahun ke tahun, mulai 2004 ke 2010, tetap menjaga responden pelaku bisnis.
Adapun perubahan yang kami lakukan adalah menambah responden, untuk memperkecil marginal of error. Karena membuat survei terlihat nyata, skor ini setidaknya merefleksikan seperti nyata. Itu saja. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s