Buruknya Mereka Melacur dan Merampok

Agun Zulfaira, Ketua DPW SRMI Riau

Bagaimana SRMI memandang kemiskinan?
Kalau kita meniliknya, adalah soal pendidikan. Bahwa hari ini tidak ada pendidikan yang mutlak gratis. Yang ada, gratis pakai kata tapi, SPP gratis tapi buku dan baju seragam bayar. Artinya kebutuhan mereka terhadap pendidikan belum terpenuhi. Kalau segi kesehatan banyak sekali masyarakat yang dianggap mampu oleh BPS. Saat ini, masyarakat miskin, hadapi persoalan kesehatan. Dia membutuhkan uang puluhan juta, misanya untuk pengobatan kanker.Untuk itu mereka harus menguras tabungan, artinya mereka tidak mampu, tapi karena bisa membiayai itu, mereka dikatakan mampu.

Di aspek kesehatan kita masih melihat banyak orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan meraka. Menjadi substansi dari indikator kemiskinan versi SRMI, adanya simbiosis  yang tidak bisa terputus. Baik itu pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Merupakan sebuah simbiosis, jika salah satu terputus maka mereka dikategorikan miskin.

Apa yang diinginkan masyarakat miskin di lapangan, menurut amatan SRMI?
Mereka ingin kesejahteraan,walaupun ada capaian minimal. Seperti, kalau pedagang ingin berdagang layak, buruh upah yang layak, petani ingin pupuk subsidi yang layak, itu minimal. Itu yang mereka inginkan. Kenapa demikian, karena mereka tidak berpikir jauh, untuk dapat mencapai kesejahteraan. Jadi mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar. Mereka tidak berpikir memenuhi semua kebutuhan, bagi mereka dari jualan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagaimana dengan peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2002 soal tak dibenarkannya berjualan di pinggir atau di badan jalan protokol, trotoar, atau di area taman?
Ini bingung, kenapa hanya yang digusur pedagang jagung di MTQ, padahal pedagang kaki lima tidak di sana saja, di sepanjang jalan Sudirman masih banyak. Tapi yang dikenakan Perda hanya titik tertentu. Apakah Pemko ini ragu-ragu dalam penggusuran secara keseluruhan, jadi hanya pada titik keramaian. Kenapa seperti itu, kami melihat ada kepentingan pemodal untuk menghilangkan pesaingnya dengan penggusuran seperti ini.

Jadi perusahaan daerah ingin membangun aset. Kalau di Labuai itu sangat jelas sekali. Jika masih ada pedagang yang berjualan di depan, maka pedagang yang di Labuai akan merugi. Sehingga diusahakan Pemko untuk memindahkan mereka berjualan ke taman Labuai. Itu kepentingan bisnis.

Kalau di pasar Kodim juga begitu, saat 2004 di gusur dan di bangun Plaza Sukaramai,  para pedagang di suruh berjualan di dalam yang sewa tempat yang mahal. Maka pedagang tetap berjualan di luar. Sampai masih ada penertiban, karena Pemko sudah lelah jadi hanya penertiban tidak penggusuran. Setiap penertiban disarankan pindah.

Jika para pedagang jagung tidak diperbolehkan berjualan lagi, akibatnya apa?
Akibatnya mereka akan beralih pada usaha lain. Namun tetap berdagang. Kalo kita melihat sebenarnya pedagang kaki lima ini adalah orang yang tidak punya pilihan. Sehingga mereka menjadi pedagang kaki lima, kemungkinan buruknya mereka akan melacur dan merampok. Bagi pedagang yang merasa memiliki moral, mereka pasti tidak akan begitu. Namun tetap mereka tidak punya cara lain. Tetap menjadi pedagang.

Kalau pedagang jagung beralih pada usaha lain, maka agen jagung, yang memasukkan arang, dan agen  minuman akan kehilangan pasar. Artinya akan semakin memperburuk keadaan, karena untuk membuat pasar yang baru dibutuhkan waktu yang lama.

Bagaimana menilai program Pemko dalam pengentasan kemiskinan?
Kita belum pernah melakukan kajian khusus untuk program yang diberikan oleh pemerintah kota. Karena kita melihat program Pemko itu turunan dari program pemerintah pusat. Misal kalau bicara jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kalau di daerah namanya saja diganti menjadi Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Tidak ada program khusus dari Pemko.

Hari ini, SRMI lebih fokus advokasi apa?
SRMI fokus pada pendidikan dan kesehatan.  Jamkesda persoalannya bulan Februari 2011 ditiadakan. Nah, yang masih bertahan Jamkesmas, namun yang medapatkan Jamkesmas, di Pekanbaru sangat sedikit. Kami mengkritisi data BPS. Karena banyak sekali masyarakat belum mendapatkan Jamkesmas, tapi dia terbukti miskin.

Saya pernah menanyakan kepada salah satu pegawai Rumah Sakit Umum (RSU). Dia bilang 90 persen warga yang menggunaan SKTM untuk berobat di RSU. Namun saya tidak yakin. Jamkesda punya batasan, seperti pembelian aksesoris. Kaki palsu dan lainnya. Itu diberatkan kepada pasien. (Tim) ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s