Hentikan Program Sinterklas

Persoalan kemiskinan bukan hanya menyangkut berapa jumlah dan persentase orang miskin. Dimensi penting lain dari kemis-kinan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut.

Edyanus Herman Halim. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Foto oleh Made Ali.

SELAIN harus mampu mengurangi jumlah orang miskin, berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus mampu menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.

Pada 9 Desember 2010, Bahana meng-undang Edyanus dalam diskusi akhir tahun; Menilik Kemiskinan Kota. Edyanus, dalam penyampaiannya, persoalan paling parah di Pekanbaru adalah air bersih. Pertengahan Januari 2011 lalu, kru Bahana Made Ali dan Aang Ananda Suherman, berkunjung ke rumahnya di Jalan Lembah Raya, Tangkerang, untung bicang-bincang soal kemiskinan kota Pekanbaru.

Menurut, Edyanus, sudah saatnya meng-hentikan charity program. “Gak ada itu, bodoh itu, seolah-olah pemerintah itu seperti sinterklas. Memberi langsung gulai ikan. Kenapa tak dibelikan pancing, didik untuk mendapatkan ikan dengan baik.” Berikut petikan wawan-caranya.

Apa penyebab utama kemiskinan di Pekanbaru?
Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Secara angka kemiskinan paling banyak di-sumbangkan oleh migrasi, sampai 70 persen. Ada jadi tukang, kerja di mall-mall, dan serabutan. Usahanya paling di emperan trotoar. Lihat di jembatan penyebrangan, nah itu coba ditanya, tahun berapa mereka ke sini. Tapi tak bisa kita larang juga, kalau kita larang, ber-hadapan dengan persoalan kemanusiaan.

Bagaimana melihat bantuan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan?
Saya lihat, banyak yang dilakukan peme-rintah itu bersifat charity program, seolah-olah pemerintah itu seperti sinterklas. Beri bantuan kadang tak terlalu substansi. Memang bantuan untuk untuk usaha mereka mendidik, tapi kan seolah langsung memberikan gulai ikan, tidak diajarkan memancing dan mendapoatkan ikan dengan baik. Harusnya pancing diberikan. Tapi harus diingat, jangan sampai mengabaikan sektor formal. Saya berharap tiap usaha itu punya merek.

Soal petani di kota Pekanbaru?
Di kota ini kan memang sulit meng-embangkan pertanian. Kota ini tumbuh dari sektor perdagangan dan jasa. Kalau pertanian itu kan makin kurang, tanahnya sudah berubah jadi perumahan, karena ledakan penduduk tadi kan, karena itulah petani di Pekanbaru makin terjepit, apalagi ditambah lagi dengan tengkulak-tengkulak yang memperdagangkan hasil pert-anian di pasar-pasar.

Ada pola yang dikembangkan di Malaysia. Yang disebut Falma, Federal Agricultural Marketing Authority. Mereka membina petani itu untuk menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Kelompok petaninya diberi pendidikan untuk mampu memperdagangkan hasil pertanian mereka. Kelompoknya diberi pinjaman dana beli truk untuk mengambil dan memasarkan hasil pertanian mereka. Dan pasarnya dijamin. Dan dikembangkan yang namanya one village one product.

Artinya pengusaha kecil di kota Pekan­baru belum diperlakukan dengan baik?
Ya sudah, tapi belum memadai. Banyak aspek, keterbatasan dana, dan memang diakui juga bahwa strateginya dalam lapangan pembangunan ini belum fokus pada keber-pihakan rakyat secara struktural. Anggaran itu masih banyak diposkan pada dana aparatur. Pada dasarnya komposisi pelayanan publik harusnya lebih besar, pos pada aparatur masih bisa dikurangi. Di pos pelayan publik kan juga sudah ada anggaran untuk aparatur.

Kita juga belum punya terminal kargo, world trade center dan belum punya badan meteorologi, masih banyak hal yang mesti dikembangkan kota Pekanbaru, ya untuk mendukung di-namika perekonomian masyarakat. Paling parah sekali di Pekanbaru soal listrik.

Kalau di Johor air bersih bisa diminium langsung. Ini harus jadi perhatian yang serius, pembangunan yang sifatnya mercusuar, tapi kota memang perlu mempercantik diri itu resiko sebagai ibu kota, tapi harus bersenergi dengan Pemprop, Pemprop tidak bisa tinggal diam dalam membangun kota ini.

Di Rumbai itu kan masih ada jalan rusak?
Memang selama ini masih ada kesenjangan antar wilayah. Karena itu 2009, 2010, 2011 orientasi kota ini diarahkan ke pinggir kota masuk juga Rumbai Pesisir. Jadi, jangankan di Rumbai Pesisir, di Tangkerang ini aja fasilitas sarana dan transportasi belum memadai, belum lagi di perumahan, listrik gak ada dan jalan belum bagus.

Jadi cara menyelesaikan persoalan ke-miskinan?
Resepnya adalah penyediaan kebutuhan yang tidak bisa mereka dapatkan. Hanya dua persoalan; kurangi pengeluaran mereka naikkan pendapatan mereka. Dua itu aja. Bagaimana mengurangi pengeluaran mereka. Selama ini sebagian besar pengeluaran mereka habis untuk sekolah anaknya. Bagaimana mengurangi biaya pendidikan, mengurangi biaya kesehatan, kurangi biaya transportasi, kurangi biaya air.

Kalau kita bisa memberikan kepada mereka pelayanan air bersih listrik yang murah, itu mengurangkan pengeluaran mereka. Tinggal satu yang kita pikirkan, bagaimana me-ningkatakn pendapatan mereka. Harus ada keberpihakan menumbuhkan investasi padat karya. Lalu, bangun kawasan dimana masyarakat bisa berusaha, kalau di sektor perdagangan kualitas pasar diperbaiki.

Tata ruang kota harus ditata dengan baik. Bagaimana tata pemukiman, perkantoran, pusat perdagangan, supaya tidak banjir. Bikin drainase yang lancar, lakukan penyebaran penduduk, kalau terpusat, pembangunan rumah terpusat, sampah juga terpusat. Sekarang kan gedung, hotel masih diarahkan ke jalan Sudirman, itu kan yang membuat makin macet tak karuan.

Contoh?
Perkantoran di jalan Samratulangi. Jangan di bangun mall dan hotel. Harusnya dibikin jadi pusat makanan tradisional, angkut yang di pinggir jalan itu ke dalam. Buatlah cantik-cantik bagi mereka berdagang. Beri kesadaran kepada masyarakat, harus bayar pajak tempat berjualan. Tapi jangan usir mereka begitu saja, buat pinjaman terjangkau bagi mereka. Tak masalah soal lama pengembalian.

Pemko sepertinya kewalahan menata dan memberikan kenyamanan kepada pedagang kaki lima, misal pedagang jagung di MTQ. Setiap tahun itu saja masalahnya?

Inikan dilema, tak bisa kita katakan ini semata-mata salah pemerintah kota. Profil masyarakat kita, belum mengarah ke yang baik. Masyarakat kita lebih senang berdagang di emperan itu kan. Berdagang di trotoar itu. Nah, kalau pemerintah melakukan tindakan tegas, itu juga  mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian. Jadi dua aspek ini saling tarik-me-narik. Sementara untuk membangun tempat yang  sesuai dengan jumlah mereka. Itu juga memerlukan investasi yang besar. Tentu harus mengorbankan investasi di sisi lain.

Perlu komeitmen dua belah pihak. Masya-rakat sendiri jangan semena-mena memakai tempat untuk melakukan perdagangan, dan pemerintah juga tidak boleh tinggal diam. Mereka juga harus bisa menyediakan tempat yang layak.

Kita punya pengalaman buruk, yakni Cikapunduang, Jalan Arifin Ahmad itu kan. Ternyata itu dibuat tak mengurangi pedagang makanan eceran di pinggiran jalan. Mungkin ini budaya ASEAN ya ndak. Itu persoalannya. Saya kadang tidak mengerti juga terhadap mas-yarakat, sudah dikasih tempat tapi mereka tidak mau. Pemko tentu tidak mau total ke situ, mulai A sampai Z mengurus itu, peda-gang juga harus memfasilitasi untuk mengembangkan usaha itu.

Menurut saya, mereka harus dikasih tempat dan pembebas-an tanah di situ. Tapi ingat, jumlah mereka kan bertambah terus, sedangkan ketersediaan ruang semakin terbatas.

Apalagi kelema-han program pengentasan kemiskinan?
Tidak mendampingi samapai tuntas. Tapi memang Tuntas; tuntutan dari atas.

Bagaimana dengan kesenjangan sosial di masyarakat?
Soal kesenjangan di Pekanbaru saya katakan memang tinggi, orang kaya yang banyak menikmati kue ekonomi. Tidak merata kepada masyarakat. Apalagi kolaborasi pengusaha dengan pejabat, habis tanah masyarakat itu dibabatnya. Yang paling hebat di Pekanbaru itu memang Kimar Sarah. Ia orang yang mem-pertahankan harga diri, bukan harga tanah.

Sekali lagi bicara kemiskinan, pemerintah melakukan politisasi pada orang miskin, akibatnya persoalan kemiskinan tak kan tuntas. Hanya dua cara mengatasi itu, ya yang tadi, kurangi pengeluaran mereka naikkan pen-dapatan mereka. Bagaimana bisa menye-kolahkan anak dengan biaya murah. Bagaimana bsia mereka menyehatkan anaknya dengan biaya murah.

Apakah dengan anggaran besar, bisa entaskan kemiskinan?
Gak begitu, amati dulu apa persoalan masyarakat untuk hidup layak. Misal cakupan air bersih di Pekanbaru, yang baru 18 persen, bagaimana mengatasi ini, buat air bersih 90 persen penduduk Pekanbaru ini terlayani, tak mahal orang dapat air bersih. Bagaimana transportasi, buat transportasi massal. Ber-kurang pengeluarannya. Akibat transportasi yang  murah itu, barang bahan pokok itu bisa ditekan harganya. Bukan semata uang untuk si miskin, tapi berapa uang dialokasikan sehingga persoalan kemiskinan menjadi teratasi, kalau mau jadi walikota seperti itu. ***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s