Menilik Program Si Miskin

Oleh Aang AS

EVI MEIROZA, KETUA TP PKK KOTA PEKANBARU. Panggil sepuluh warga; sembilan ibu rumah tangga, satu laki-laki. Mereka perwakilan warga penerima bantuan gerakan cinta keluarga miskin (Gentakin). Evi wawancarai singkat satu persatu.

“Sudah berapa lama anda bergelut dalam kemiskinan,” tanyanya pada seorang ibu rumah tangga.
“Sudah lama Bu,” jawabnya.
“Senang gak dapat bantuan dari program ini?”
“Senang lah Bu.”
“Usaha ibu apa?”
“Jualan nasi goreng.”

Seminar sosialisasi Gentakin

Saat itu kegiatan diseminasi informasi bagi masyarakat desa (23/02). Tentang Konsep,Ide dan Penerapan Gentakin, bertajuk; Melalui Gentakin kita tingkatkan kepedulian terhadap keluarga miskin, menuju masyarakat yang adil sejahtera di Kota Pekanbaru, di Hotel Mutiara Merdeka, Rabu (23/2). Evi salah satu pembicara. Ada Erizal Muluk, Wakil Walikota. Elfiandi, konsultan Pemko bidang sosial masyarakat dan Prof Ilyas Husti, Ketua MUI Kota Pekanbaru.

GENTAKIN program pengentasan kemiskinan produk TP PKK Kota Pekanbaru. Gentakin muncul pada 2007. Konsepnya keluarga mampu—disebut donatur, bantu keluarga miskin, terutama ibu rumah tangga yang ingin berusaha. Program ini dibawah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakt dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru. Menurut data BPPMKB, realisasi Gentakin tahun 2010, ada 1680 warga kurang mampu dapat bantuan ini. Dari 1271 donatur, terkumpul Rp  927 juta. “Ini kan seruan, kita berharap donatur bisa bantu minimal Rp 600 ribu,” kata Evi.

Selain Gentakin, Pemko punya program pengentasan kemiskinan (Pentaskin) dan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP). Pentaskin lahir, usai digantinya peraturan Walikota nomor 13 tahun 2008, jadi peraturan Walikota nomor 37 tahun 2009.

Aturan pertama, Tim Koordinator Penanggulangan Keemiskinan (TKPK) bawahi tujuh satuan kerja (Satker) yang melaksanakan program kemiskinan; Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerstrans) Dinas Pertanian dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB).

“Ini tidak efektif, dinas yang bekerja, partisipasi masyarakat kurang,” kata Erizal Muluk, Ketua TKPK.

“Sekarang lewat pentaskin, kita bantu dan sinergikan dengan PNPM. Karena konsepnya, masyarakat sendiri yang membangun desanya.” Pada 2010, Pemko kucurkan sekitar Rp 7 miliyar lewat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

LKM adalah lembaga bentukan PNPM tiap kelurahan. Ada 27 LKM, 2009 ada 9 LKM dapat dibentuk. Jadi, dari total 57 kelurahan se kota Pekanbaru, masih ada 31 kelurahan belum punya LKM.

UEK-SP punya mekanisme lain. Program ini muncul 2005. Budget sharing Pemko dan Pemprop. Program ini membantu terbentuknya UEK-SP di tiap kelurahan. Tiap kelurahan dapat Rp 500 juta. “Ini dana bergulir,” kata Herman Abdullah, Walikota Pekanbaru.

Sejak 2005, hinnga kini, tercatat ada 32 kelurahan miliki UEK-SP. 20 bantuan Propinsi, 12 dari Pemko. “Artinya tinggal 27 kelurahan lagi, target kita 2012 sudah dapat semua,” kata Herman.

Kembali ke acara disemenisasi informasi. Hampir satu jam lebih pemaparan pembicara. Sesi diskusi dimulai. Adis dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan kota Pekanbaru kritisi tak adanya penyediaan pasar dalam program pengembangan usaha.

“Kita kadang se-perti pengemis, harus minta sana-minta sini.”

Marzaleni, Ketua RT 02 Senapelan

“Memang bantuan itu bagus, tapi tak disediakan pasar yang layak bagi produk mereka, artinya mereka tetap miskin. Seharusnya distribusi produk industri rumahan itu jadi yang utama,” kata Adis.

Adis mencontohkan, Pemko sering gelar acara seremonial. “Nah untuk kue dan makannanya kan bisa dari produk ini, jadi tidak usaha skala besar saja yang dapat bagian utnuk acara seperti ini,” kata Adis.

Maulina, peserta dari Sukajadi, keluhakan soal warga penerima Gentakin. “Kadang tak tepat sasaran.” Menurut Evi Meiroza, penentuan penerima memang harus hati-hati, “Makanya yang menentukan itu RT dan RW setempat, mereka lebih tahu siapa yag berhak.” Pukul 13.15 acara usai.

RABU PAGI (22/02). Jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. Saya melewati gang sempit antara ruko dan rumah warga. Saya menuju RT 02 RW 01. “Disini rata-rata dari Sumatera Barat,” kata Marzaleni, Ketua RT 02.

Marzaleni keluhkan soal susahnya cari donatur. Proposal yang diajukan pada warga yang mapu kerap ditolak. “Berkali-kali proposal kita ditolak, alasanya programnya itu-itu saja, mereka melihat tidak ada yang berkembang,” kata Marzaleni.

Menurut Marzaleni, Ketua RT harus keliling cari donatur yang mau membantu. “Kita kadang seperti pengemis, harus minta sana-minta sini.” Pernah, kata Marzaleni, saking susahnya cari donatur, uang sumbangan ronda harus digunakan, “Padahal kan dana ini sudah ada posnya untuk dana sosial,” katanya. “Disitu beratnya, kalau tidak kita urus, nanti tak dapat proposal lagi untuk RT di sini.”

“Sementara pemerintah tak mengetahui bagamana menjalankan program ini, pokoknya harus ada. Pusing kepala ini mereka tidak tahu,” kata Marzaleni. Dari data kelurahan Padang Bulan, pada 2009 ada 26 warga penerima Gentakin, dan 2010 sebanyak 24 warga. “Makanya tiap tahun menurun sumbangan dari donatur.” Marzaleni tambahkan, insentif operasional juga sering telat. “Memang ada insentif, tapi tiga bulan bahkan sampai lima bulan baru diterima.

Tapi, kata Marzaleni, program UEK-SP sangat membantu masyarakt di sini. “Program ini bagus, tinggal pendampingan hingga usaha masyarakat tidak mati.”

Masih di kelurahan Padang Bulan. Andri Yanto, Ketua LKM di sana. Ruangannya dua kali tiga meter persegi. “Ya beginilah ruangannya.” Menurut Andri Yanto, LKM susah dapatkan perlengkapan, meja rapat saja belum ada, ini memang kerja sosial.”

Andri katakan, LKM sentral fungsinya di kelurahan. LKM corong masuknya program PNPM ke suatu lurah. “Ini bagus, karena pengurus LKM kan dari orang sini juga, jadi setiap ada program selalu di rapatkan sesama warga.

Tapi, Andri mengaku program PNPM cukup lambat, “Kita disini kan kerja sosial, tidak digaji, beda dengan pengurus UEK-SP mereka dapat insentif sekitar Rp 500 ribuan perbulan,” kata Andri.

“Makanya kadang pengurus LKM ada yang mendahuhlukan pekerjaan utama mereka. Kadang malah kita dibantu  yang dapat program. Contohnya untuk operasional rapat.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s