Mari Entaskan Kemiskinan

Tahun 2008, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, angka kemiskinan 3,63 persen, dengan jumlah penduduk 750 ribu. Artinya, ada 27 ribu lebih penduduk miskin. Pada 2009, kata Muji, Kasi Statistik Sosial BPS Pekanbaru, angka kemiskinan 3,3 persen. Terjadi pe-nurunan. Apakah sesuai dengan realitas di lapangan. Tunggu dulu. Karena angka statistik tak bisa jadi patokan.

Ada beberapa hal menarik dari kemiskinan kota Pekanbaru. Data BPS kerap kali dikomplain saat distribusi bantuan. Soal kebaruan data. Kadang pemerintah masih pakai data lama dalam berikan bantuan. Banyak bantuan salah alamat. Lalu data BPS bisa digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan, dengan ketatnya kriteria kemiskinan. Tentu kriteria tak bisa disamakan tiap propinsi. Beda kultur, beda tingkat kesulitan ekonomi. Misal, di Jawa bisa makan dengan nasi kucing, tentu di Pekanbaru harus beli nasi tak kurang dari Rp 7 ribu. Minimal belanja sehari di Pekanbaru per kapita Rp 30 ribu. Lantas kenapa kriteria disamaratakan.

Lihat lagi soal petani yang tak habisnya dengan tengkulak. Mereka terpaksa jual hasil panen, tentu dengan harga dikontrol tengkulak, karena kebutuhan modal. Lalu soal tanah mereka yang masih ngontrak, dan suatu saat bisa digusur. Artinya akan menimbulkan pengangguran baru.

Ada lagi kasus kucing-kucingan. Soal pedagang jagung MTQ. Ini soal Perda no nomor 5 tahun 2002 soal tak dibenarkannya berjualan di pinggir atau di badan jalan protokol, trotoar, atau di area taman. Tapi mereka tak diberikan tempat yang layak, penerangan dan sosialisasi. Mereka kerap digusur Satpol PP.

Lihat juga soal pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru di angka 8,81 persen. Tapi, apakah ini mencerminkan kehidupan ekonomi masy-arakat. Atau pertumbuhan ini banyak didapat dari koorporasi besar, bukan dari UMKM milik masyarakat. Ini juga harus dipertanyakan, se signifikan mana pertum­buhan ekonomi  dengan penurunan angka kemiskinan.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan dengan proporsional untuk entaskan kem-iskinan. Bantuan harus tuntas; mulai modal, konsep usaha, serta jaminan hasil produksi di pasar. Jangan lagi diperas oleh tengkulak. Lalu pikirkan apa penyebab mereka miskin, apakah dengan diberi uang tak lebih dari Rp 500 ribu mereka jadi tak miskin? Tentu harus dilakukan pelayanan terbaik pada aspek yang bikin mereka miskin. Biaya sekolah murah, ada posyandu kualitas terbaik, air bersih yang tak mahal, dan masyarakat pinggiran diberi tanah untuk berusaha, begitu pula pedagang. Difasilitasi tempat dagang bermutu. Terpenting, kotrol dari semua program harus benar-benar ketat. Kalau tidak, hannya akan sia-sia. (redaksi)***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s