Kartu Truf Sang Rektor

Oleh Aang AS

Rektor Unri, Prof Ashaluddin Jalill

Kasus pemilihan Dekan Faperika belum juga tuntas. Rektor pegang kendali.

Ruang Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kela­utan (Faperika) Universitas Riau (UR). Sabtu, 23 Oktober 2010. Mesin pendingin udara bikin ruangan dingin pagi itu. Alat tulis di meja kerja tersusun rapi. Berkemeja motif kotak, Bustari santai me­ngutak-atik laptopnya.

Sepuluh bulan sejak terpilihnya Bustari sebagai dekan, 20 Januari 2010, Faperika belum punya dekan definitif. “Sekarang status saya penjabat dekan,” kata Bustari. “Jadi ya seperti dekan biasa aktifitas saya.”

Menurut Ali Yusri, Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), persoalan ini akan ganggu proses belajar mengajar tingkat fakultas. Akan jadi polemik dikalangan mahasiswa, dosen, dan struktural fakultas. “Ada bagian waktu yang terbuang bicarakan  hal ini. Tercipta kondisi yang tak kondusif. Jadi memang harus dise­lesaikan cepat,” kata Ali Yusri.

Melihat persoalan ini, Ashaluddin Jalil, Rektor UR, mengatakan semua dalam proses. “Kita sedang bicarakan dengan kemen­terian. Kita kan tidak sendiri, institusi ini berada di bawah kementerian.” Soal belum dilantiknya Dekan definitif, “Kita tunggulah, saya kan juga lama sebelum dilantik jadi Rektor definitif.”

Belum definitifnya Bustari sebagai Dekan Faperika, sehubungan keluarnya surat inspektorat nomor R.817/B.INV/WS/2010. Isinya berupa hasil audit khusus dugaan penyimpangan proses pemilihan Dekan Faperika UR periode 2010-2014. (Lengkap; baca Tersandung Masalah Usai Juara).

Lewat surat itu, ins­pektorat rekomenda­sikan beberapa poin pada Rektor UR. Salah satunya membatalkan hasil pemi­lihan Dekan Faperika periode 2010-2014 dan segera lakukan pemilihan ulang. Berdasarkan surat tersebut, rektor melalui surat nomor 1379/H19/KP/2010 meminta pemi­lihan Dekan Faperika diulang.

Bagaimana kekuatan surat inspektorat? Menurut Husnu Abadi, pakar Hukum Tata Negara (HTN), “Kita harus dudukkan dulu fungsi inspektorat,” kata dosen Pasca Sarjana Hukum UIR itu. Inspektorat, lanjut Husnu, memang punya wewenang mengawasi seluruh pelaksanaan tugas dari jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). “Apakah menyangkut administrasi, peraturan, atau keuangan.”

Menarik dalam kasus ini, kata Husnu, apakah inspektorat memanggil semua pihak dalam mengeluarkan surat ini. “Artinya pihak pengadu dan teradu. Dalam hukum acara peradilan, karena ini sebenarnya peradilan juga, semua pihak harus didengar keterangannya, baik pemohon dan termohon.”

“Saya tidak tahu mekanisme inspektorat memeriksa kasus ini. Jika ini benar adanya, dan begini kesimpulannya, dilaksanakan atau tidak, utuh kewenangan rektor.” Maka timbul pertanyaan, kata Husnu, apakah harus dilaksanakan? Kita lihat dulu seberapa jauh substansi dari prosedur yang dikoreksi itu. “Apakah pelanggarannya cukup berat melanggar aturan dasar, melanggar asas administasi yang baik,” kata Husnu.

Tapi, kata Husnu, kasus ini tergolong rendah. “Seharusnya rektor tegas saja untuk meng-SK-kan, tentu dengan resikonya. Jika rektor sudah meng-SK-kan, itu harus dianggap sah secara hukum.” Dalam hukum perdata, disebut praduga benar adanya. “Walaupun menurut kita ada prosedur yang salah, harus dianggap benar sampai ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan hakim memutuskan salah. Baru bisa dibilang tidak sah.”

Sekarang rektor menunda meng-SK-kan Bustari. Artinya, lanjut Husnu, rektor mem-follow up hasil temuan inspektorat, dan menyuruh pemilihan ulang. “Ya sah juga, itu otonomi kampus, karena memang tergantung rektor. Inspektorat hanya merekomen­dasikan, tak bisa membatalkan,” kata Husnu.

Dodi Haryono, dosen HTN UR,  mengatakan ketika seorang dekan sudah di-SK-kan rektor, ternyata ada masalah dalam proses pemilihannya, itu bisa memberi ruang gugatan pada pihak yang tidak senang,” kata Dodi. “Jadi rektor yang kena gugatan.”

“Kita tunggulah, saya kan juga lama sebelum dilantik jadi Rektor definitif.”

Ashaluddin Jalil, Rektor Unri

“Kalaupun tidak di-SK-kan, juga bisa digugat. Nama gugatannya fiktif negatif,” sambung Dodi. Artinya, jika rektor tak menerbitkan SK, pihak Bustari bisa melakukan gugatan fiktif negatif di PTUN sesuai mekanismenya. Menurut Husnu, gugatan fiktif negatif bisa dilaksanakan jika dalam waktu empat bulan, terhitung sejak Bustari minta rektor terbitkan SK.

Menurut penelusuran BM, Bustari telah meminta rektor untuk segera melantik dekan terpilih pada rapat senat 20 Januari 2010, lewat surat tanggal 24 September 2010, nomor 06/H19.1.27/Senat/2010.

Artinya, jelas Husnu, dalam waktu empat bulan sejak surat itu disampaikan, pihak yang dirugikan memvonis rektor sudah mengeluarkan SK dan bunyinya menolak menerbitkan SK. “SK itu fiktif, dan bunyinya negatif,” kata Husnu.

Jika ini terjadi, kata Husnu, pihak Bustari harus punya jawaban di pengadilan, bahwa dengan rektor tidak menerbitkan SK, rektor sudah melanggar aturan yang ada. Dan, lanjut Husnu, rektor juga harus punya alasan jelas kenapa melakukan penundaan seperti ini,” kata Husnu. “Ada dua pilihan dan keduanya beresiko. Di sinilah rektor harus mengambil sikap,” kata Dodi.

Menyoal Deni Elfizon
Dalam surat yang dikeluarkan isnpektorat, sebuah poinnya memperkarakan keiikutsertaan Deni Elfizon memilih pada pemilihan dekan Faperika. “Deni kan juga memilih saat pemilihan rektor. Artinya pemilihan juga bermasalah, dan bisa diulang juga,” kata Bustari.

Menurut Dodi, jika persoalan ini dihubungkan dengan pemilihan rektor, dan ada pihak yang menggugat ke PTUN, “Seberapa signifikan suara Deni mempengaruhi hasil pemilihan. Jika tidak mengubah hasil, biasanya hakim tidak akan memperma­salahkan,” kata Dodi. “Tapi celah gugatan itu tetap ada, silahkan saja, semua orang punya hak untuk itu.”

Melihat persoalan ini, Aslim Rasyad, senator UR, punya pendapat lain. “Sekarang kita harus jernih melihat. Berapa banyak pejabat se-lingkungan UR yang sekolah dan memilih pada pemilihan rektor. Padahal dilarang aturan, toh tak dipermasalahkan. Artinya ini ada politik kepentingan,” kata Aslim. “Kalau sudah masuk di wilayah politik perguruan tinggi memang susah.”

UR, kata Dodi, memang perlu berbenah dari segi aturan. Seharusnya, jelas Dodi, kita susun kembali aturan terkait pemilihan rektor, pemilihan dekan, lebih rinci. Aturan itu, kata Dodi, harus bisa memperkirakan atau solusi apa yang akan diambil jika ada persoalan begini.

Lihat saja, jelas Dodi, persoalan tentang dosen yang tugas belajar kita lalai. “Ketika buat kebijakan penting, ada kesan dipaksakan. Maka yang terjadi, jika ada yang memperma­salahkan, jadi masalah dia. Itu sah-sah saja. Kadang oleh kalangan atas aturan seperti ini dianggap sepele, kalau sudah terjadi masalah ya kayak gini jadinya,” kata Dodi.

Melihat kondisi sekarang, menurut Dodi, harus dilakukan pendekatan non hukum. “Kalau bicara sisi hukum untuk mengetahui salah atau benarnya silahkan ke pengadilan. Namun yang terbaik itu penyelesaian di luar hukum, karena di pengadilan tak ada solusi win win, tapi win lose.”

Solusi Dodi diamini Husnu. “Memang perlu pendekatan non hukum di sini. Misal tetap dilakukan pemilihan ulang, tapi hasilnya dikondisikan tetap yang lama. Atau, diangkat Plt baru, adakan pemilihan ulang dan yang lama tak boleh lagi,” kata Husnu.

Aprizal Tanjung, punya pikiran sama. “Di sini dibutuhkan ketegasan rektor,” kata senator Faperika itu. Menurut Tanjung, rektor harus menunjuk Plt baru, gelar pemilihan ulang, dan calon lama tak boleh lagi mencalonkan.

Kalau tak definitif, lanjut Husnu, tidak jelas kewenangannya. “Kalau ini berlarut-larut, akan memelihara bom waktu, pendekatan ke semua pihak harus dilakukan.”

Pasti akan ada yang dirugikan. Implikasinya adalah mahasiswa. “Kasi­han mahasiswa, sudah dapat gelar sarjana, ija­zahnya tak ditanda tangani dekan definitif hanya gara-gara yang diatas bertengkar,” kata Husnu. “Manajemen konflik rektor harus baik.”

Kembali ke ruangan Bustari. Menurutnya, diadakannya pemilihan ulang tak jadi soal. “Tapi sekarang serba terlanjur, senat sudah menyatakan menolak. Tak mungkin  pemilihan ulang, ini menyangkut marwah senat Faperika,” kata Bustari. “Hanya dua opsi, melantik saya atau Thamrin. Tentu dengan segala resiko.”

Menurut Thamrin, jika memang ada masalah dan harus pemilihan ulang, “Ya kita jalankan. Kita juga tak mau ada masalah kemudian hari.”

Sekarang, semua tergantung rektor. Kartu truf ada padanya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s