Tersandung Masalah Usai Juara

Oleh Lovina

Bustari Hasan, pemenang pemilihan Dekan Faperika belum juga dilantik. Empat kejanggalan diusut inspektorat. Masih ada masalah lain.

Prof Bustari Hasan. Foto oleh Aang

SEPUCUK surat terletak erja Sofyan Husin Siregar, Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Kelautan (IK) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) Universitas Riau (UR). Rabu, 22 September 2010. Surat bernomor 04/H19.1.27/Senat/2010 itu berbunyi pembahasan surat rektor Nomor 1379/H19/KP/2010. Surat rektor tentang pemilihan ulang dekan Faperika.

Keluarnya surat rektor, terkait surat dari wakil sementara Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor R.817/B.Inv/WS/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang hasil audit khusus atas dugaan penyimpangan proses pemilihan dekan Faperika UR periode 2010-2014.

“Tapi tak ada dilampirkan surat inspektorat,” kata Sofyan sambil melihatkan surat undangannya. “Harusnya ada, kan rektor keluarkan surat sehubungan dengan datangnya surat inspektorat,” logika Sofyan bermain. Karena itu Sofyan tak tahu hal apa saja yang diaudit inspektorat dan apa hasil auditnya.

Dalam suratnya, inspektorat merekomendasikan pembatalan hasil pemilihan dekan Faperika dan segera lakukan pemilihan ulang. Kedua, panitia pemilihan calon dekan me­nyem­purnakan tata tertib pemilihan khususnya tentang keabsahan anggota senat yang dapat memilih dan waktu jeda antara pemilihan putaran pertama dengan putaran kedua. Ketiga, meminta Bustari Hasan bikin surat pernyataan secara tertulis tak akan mengulangi perbuatan di luar kewenangannya.

Tanggal 22 September tiba. Pagi itu, setelah semua anggota senat fakultas hadir, rapat dibuka oleh Bustari Hasan, dekan Faperika terpilih. Rektor juga hadir. Tiba-tiba Sofyan acungkan tangan. “Mengapa tak dibagikan surat inspektoratnya,” tanya Sofyan. Rektor heran, lalu bertanya ke Bustari. “Sudah saya suruh Jasril fotokopi,” kata Bustari. Jasril adalah anggota senat utusan pegawai. Lalu Jasril pergi fotokopi surat inspektorat itu. Lima belas menit kemudian diedarkan ke seluruh anggota senat. Rapat dilanjutkan kembali.

Sekitar 15 menit, rektor bicara soal datangnya surat inspektorat. Dari beberapa narasumber yang BM wawancarai, saat itu rektor juga menanggapi soal surat kaleng yang direspon inspektorat. Menurutnya, tak mungkin inspektorat menanggapi surat kaleng itu jika tak ada muatan kasusnya. Soal putusan pemilihan ulang, ia serahkan sepenuhnya pada senat fakultas. Setelah rektor pergi, rapat dilanjutkan. “Jadi bagaimana soal pemilihan ulang ini?” tanya Bustari memimpin rapat.

Muncul beberapa argumen para anggota senat. Muchtar Ahmad mempertanyakan dasar hukum in­spektorat minta pemilihan diulang. Beberapa senator lain menanyakan berapa besar kekuatan senat fakultas bila rekomendasi pemilihan ulang ditolak. Sekitar 10 menit para senator saling beri argumen. Suasana rapat agak riuh. Bustari langsung bicara, “Jadi pemilihan ulang ini kita terima atau tolak?” tanyanya. Suasana kembali hening. Semua diam. “Tolak,” satu suara. “Tolak,” suara kedua. “Ok, pemilihan ulang ditolak,” kata Bustari, sambil mengetuk palu ke meja tiga kali. Menurut Bustari, saat itu peserta tak ada yang bicara.

Firman Nugroho, Kajur Sosial Ekonomi Perikanan (SEP) acungkan tangan, ingin berkomentar. Namun tak diizinkan Bustari. Sofyan yang hendak acungkan tangan pun mengurungkan niatnya. “Sebetulnya saya ingin tanya apakah dengan ditolak masalahnya selesai? Tapi tak sempat ngomong, ya sudah,” tutur Sofyan.

Setelah itu ketua senat usul bentuk tim khusus guna menjawab surat rektor. Usulan diterima. Tim lima orang. Meliputi; Feliatra sebagai ketua tim, serta Adnan Kasry, Bustari Hasan, Rusliadi (wakil dosen Jurusan BDP—Budidaya Perairan), dan Ridwan Manda Putra (wakil dosen Jurusan MSP—Manajemen Sumberdaya Perairan) sebagai anggota. Lalu rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu ditutup. Semua anggota senat bubar, kecuali tim khusus tadi. Mereka diskusi mengonsep jawaban untuk rektor.

Tim menuliskan tiga poin untuk menjawab surat rektor. Intinya, anggota senat sepakat dekan terpilih tetap Bustari Hasan, anggota senat sepakat menolak pemilihan ulang, dan anggota senat sepakat meminta rektor segera melantik dekan terpilih. Jawaban tim ini juga ditembuskan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

“Itulah hasil rembukan tim, sesuai rapat,” kata Adnan Kasry. “Ya, kira-kira intinya seperti itu,” sebut Ridwan Manda. Namun, menurut Thamrin, salah satu calon saat pemilihan, “Karena tim itu dibentuk senat, harusnya hasil itu dibicarakan lagi di rapat senat.” Tapi Bustari berpendapat lain. “Tim itu kan bentukan senat, artinya sudah representatif dari senat,” kata Bustari.

“Saat itu (pemilihan Rektor) ia juga sudah tugas belajar. Mengapa tak ada yang mempermasalahkan? Kenapa justru di pemilihan dekan ini dipermasalahkan?”

Mendengar tiga poin jawaban tim, Usman Tang tak terima. “Tak ada itu. Hasil rapat hanya menyepakati menolak pemilihan ulang, itu saja,” kata guru besar Budidaya Perairan (BDP) itu. “Memang tak ada, tapi kalau dilogikakan kan seperti itu jadinya. Sudah otomatis,” ujar Syahrul, wakil dosen Teknologi Hasil Perikanan (THP). Ketika ditanya, Dewita Bukhari mengaku lupa. “Nggak ingat lagi, udah lama. Tapi intinya memang menolak (pemilihan ulang, red),” kata calon dekan Fsprtika itu. Namun mereka mengakui belum dapat dan belum baca isi jawaban tim yang sudah dikirim Bustari ke rektor tanggal 27 September 2010.

“Saya pikir rapat 22 September itu ada intervensi. Keputusan yang diambil terkesan buru-buru. Seperti digiring untuk menolak pemilihan ulang,” kata Sofyan yang dijumpai di ruangannya, 18 Oktober. “Seharusnya rapat yang dewasa tidak seperti itu. Dijelaskan dulu poin per poin dari surat inspektorat itu, apa masalahnya. Biar semua jelas dan orang pun tak bingung. Jujur saya sendiri bingung mau ambil keputusan apa waktu itu. Ditambah lagi surat inspektorat baru dibagikan saat rapat. Gimana mau dipelajari,” terangnya.

Surat Inspektorat dibuat berda­sarkan adanya dugaan penyimpangan proses pemilihan dekan Faperika UR periode 2010-2014. Juga berdasarkan pada surat tugas Inspektorat Jenderal Kemendiknas Nomor 59/R/Inv-Itjen/V/2010 tanggal 3 Mei 2010. Berikut hasil auditnya.

Dugaan dekan Faperika menya­lah­gunakan kewenangannya dalam menetapkan anggota senat Faperika dari unsur pegawai tidak terbukti kebenarannya. Pengangkatan Jasril mengacu pada SK Rektor UR soal ketentuan keanggotaan senat fakultas dan wakil tenaga administrasi. “Dia saya tunjuk jadi wakil senat unsur pegawai, tapi atas persetujuan para kasubag. Mawardi (Kepala Tata Usaha) juga mendukung. Golongannya juga memenuhi syarat, apa lagi? Karena itulah di surat inspektorat kasus Jasril tak terbukti kebenarannya. Memang sudah atas persetujuan para kasubag,” jelas Bustari.

Waktu itu, cerita Bustari, anggota senat dari unsur pegawai, Syaifullah, sudah pensiun. Belum ada pengganti. Akhirnya Bustari tunjuk Jasril. Setelah itu ia panggil para kasubag (kepala sub bagian) ke ruangannya. Yuslinar Kasubag Kepegawaian, Nurbaini Zainal Kasubag Umum dan Perlengkapan, serta T. Yudi Hadi­wandra Kasubag Akademis. “Mereka setuju. Saya panggil juga Mawardi. Dia setuju juga. Ya sudah,” kata Bustari. Yuslinar membenarkan cerita Bustari. “Biasanya memang melalui pemilihan para pegawai. Tapi waktu dekan panggil kami ke ruangannya, dia bilang sudah tunjuk Jasril. SK-nya juga sudah ada. Ya mau gimana lagi,” kata Yuslinar. SK Jasril sebagai anggota senat dari unsur pegawai berlaku sejak Januari 2009.

Dugaan kapasitas Deni Elfizon sebagai anggota senat Faperika dalam proses pemilihan dekan menyalahi ketentuan yang berlaku, terbukti kebenarannya. Deni sedang menjalani program S-3 di Universitas Padjajaran, Bandung. Ia juga sudah terima surat tugas belajar berdasarkan SK Rektor Unri Nomor 3623/H19/AK/2009 tanggal 3 Agustus 2009. Isinya, selama proses pembelajaran Deni dibebaskan dari tugas-tugas akademis dan struktural.

Keikut sertaannya saat pemilihan dekan Faperika telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasio­nal Nomor 67 tahun 2008 pasal 13 poin (i). Bunyinya, “Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas diberhentikan dari jabatannya karena sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 bulan.” Ia juga melanggar Permendiknas Nomor 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 20, “Pembebasan semen­tara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan.” Dan ayat 21,” Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan.”

Ketika dikonfirmasi, Deni Elfizon mengakui statusnya dalam masa tugas belajar. “Tapi saya ambil program by riset.” Artinya, ia hanya meneliti untuk menyelesaikan S-3, tak banyak teori. “Teori hanya satu mata kuliah, kan bisa sambil jalan. Penelitiannya pun di sini. Jadi saya tak perlu pergi ke sana (Bandung, red). Sambil meneliti saya juga bisa selesaikan kerjaan di kampus,” aku Deni. Jadi, anggapannya, tak jadi soal bila dirinya ikut memilih saat pemilihan dekan. Sebagian besar anggota senat Faperika juga berpikiran sama saat itu.

“Saya hanya beri waktu 15 menit untuk siapkan surat suara. Tapi peserta sepakat satu jam.”

Ridwan Manda Putra, Ketua Panitia pemilihan Dekan Faperika

“Mereka tidak keberatan waktu saya mengusulkan Deni ikut pemilihan,” kata Bustari. Pertim­bangan utama Bustari karena Deni ikut memilih saat pemilihan rektor UR 20 November 2009. Deni wakil Faperika di senat universitas. “Saat itu ia juga sudah tugas belajar. Mengapa tak ada yang memper­masalahkan? Kenapa justru di pemilihan dekan ini diperma­salahkan?” tanya Bustari tak terima. Namun karena keikut sartaan Deni, inspektorat, melalui surat yang dikirimnya berpendapat, “Hasil pemilihan calon dekan Faperika periode 2010-2014 dianggap cacat demi hukum.”

Dugaan calon dekan nomor urut satu (Bustari Hasan) sengaja mengulur waktu jeda antara pemilihan putaran pertama dengan putaran kedua untuk mendapat keuntungan di pihaknya tidak didukung bukti yang kuat. Alasan utama, tata tertib pemilihan calon dekan Faperika tak mengatur waktu jeda antara pemilihan putaran pertama dengan putaran kedua. Ia hanya mengatur waktu jeda antara pemilihan putaran kedua dengan putaran ketiga. “Ya, itu betul,” tegas Ridwan Manda Putra, Ketua Panitia pemilihan dekan Faperika.

Namun Ridwan mengakui ketidak tegasan sikapnya dalam hal ini. “Memang saya tidak tegas saat itu. Saya akui,” katanya. “Saya hanya beri waktu 15 menit untuk siapkan surat suara. Tapi peserta sepakat satu jam. Untuk menyiapkan surat suara.” Kenyataannya, sidang senat dalam rangka pemilihan dekan Faperika itu molor hingga 1,5 jam. “Wajarlah. Orang mau istirahat dulu. Ada yang mau makan siang, mau sholat,” kata Adnan Kasry.

Dugaan adanya politik dagang sapi antara calon dekan nomor urut satu (Bustari Hasan) dengan nomor urut tiga (Dewita Bukhari) yang dituangkan dalam perjan­jian tertulis ber­materai terbukti kebe­narannya. Surat perjanjian tertulis itu dipegang Soeardi Loek­man, dosen THP Faperika. Ia diper­caya menyimpan surat itu. Namun saat inspektorat datang, meme­riksanya, dan menanyakan soal surat perjanjian, “Saya kasihkan sama inspek­torat.”

Surat itu berisi janji Bustari akan mengangkat tiga orang pendukung Dewita Bukhari sebagai pembantu dekan I, II, dan III bila yang bersangkutan menjadi dekan Faperika UR periode 2010-2014 serta kesediaan yang bersangkutan dituntut sesuai ketentuan yang berlaku bila tidak memenuhi janjinya.

Isi surat itu tak sesuai dengan Permendiknas Nomor 67 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, “Bakal calon dekan paling sedikit 3 nama calon dan bakal calon pembantu dekan paling sedikit 2 nama calon.” Juga ayat 2, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon seba­gaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh senat fakultas.”

“Dekan terpilih cuma berhak memberi usulan nama pembantu dekan atas pertimbangan senat fakultas dan yang menetapkan itu rektor. Takutnya jadi masalah kalau pembantu dekan yang terpilih tak sesuai dengan surat pernyataan itu,” kata Usman Tang.

Soal surat perjanjian, Bustari berkomentar, “Itu sudah biasa dalam dunia politik.” Ia justru protes soal rektor minta ia harus buat surat pernyataan tertulis yang isinya tak akan ulangi perbuatan menanda tangani surat pernyataan di luar kewenangannya. “Di luar kewenangan bagaimana? Posisi saya waktu itu kan sebagai calon dekan. Jadi sah-sah saja. Itu kan bagian dari politik. Sama dengan pihak Thamrin yang bikin baliho besar-besar, memampangkan kabinetnya, tapi tak ada yang protes menyalahi aturan,” ujar Bustari.

Atas dasar itu para pendukung Bustari menolak pemilihan ulang dekan Faperika. Itu mereka sampaikan ke rektor lewat jawaban tim khusus yang dibentuk saat rapat senat 22 September. Namun hingga kini, rektor belum juga melantik Bustari sebagai dekan terpilih—sesuai kesepakatan anggota senat Faperika. “Sedang dibicarakan dengan kementerian. Institusi ini kan berada di bawah kementerian,” tegas Ashaluddin Jalil, Rektor UR.

POLEMIK pemilihan dekan Faperika tak sampai di situ. Ada lagi kejanggalan yang dirasakan para anggota senat fakultas. Salah satunya, saat rapat senat 22 September—penolakan pemilihan ulang dekan Faperika. Ada yang mempertanyakan mengapa Yusni Ikhwan Siregar dan Bintal Amin tak diundang saat rapat, padahal guru besar. Ada yang protes soal Adnan Kasry yang berstatus abu-abu sebagai PNS, namun hadir di rapat itu, bahkan bersuara lantang menolak pemilihan ulang. Ada yang protes soal masa jabatan beberapa wakil dosen di senat fakultas sudah habis, tapi masih aktif dan hadir di rapat senat 22 September.

Ada juga yang protes soal masa jabatan beberapa kajur yang mestinya sudah habis. Kajur baru sudah terpilih, namun belum di-SK-kan dekan hingga kini. Ada pula yang protes soal pemilihan Kajur MSP yang tak melalui proses pemilihan di jurusan, tapi langsung ditunjuk dekan. Bahkan ada yang protes soal pemilihan Kajur BDP sampai dua kali. Kajur terpilih pertama dianulir dekan. Terpaksa dilakukan pemilihan ulang. “Mungkin saja diatur. Tapi saya tak mau berprasangka buruk,” kata Sofyan Husin Siregar. “Bisa jadi,” kata Firman Nugroho singkat. “Itu saya nggak berani duga. Tapi kesan buru-buru waktu rapat itu ada,” kata Ridwan Manda Putra.

Yusni dan Bintal tak hadir saat rapat 22 September. “Tak diundang,” kata mereka kompak. Mereka dikukuhkan sebagai guru besar oleh rektor pada 24 Juli. “Rapat senat di rektorat kami sudah diundang,” kata Yusni. “Anehnya,” sambung Bintal, “Tunjangan sebagai guru besar sudah dikasih, tapi saat rapat senat fakultas tidak diundang.” Bustari pun menjawab, “SK mereka sebagai anggota senat fakultas belum keluar.” SK mereka baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2010.

Soal status PNS Adnan Kasry. Batas usia pensiunnya tercatat 30 Agustus 2010. “Jadi statusnya abu-abu,” kata Aprizal Tanjung, anggota senat dari wakil dosen Jurusan IK. Maksudnya, SK perpanjangan Adnan sebagai PNS sedang diurus dan belum keluar. “Harusnya tak diikutkan rapat karena abu-abu,” terang Yusni. Namun Adnan berkata lain. “Memang SK perpanjangan saya belum keluar. Karena itu saya masih bisa aktif sampai SK yang baru keluar, apakah perpanjangan saya disetujui atau tidak. Kalau tidak, ya saya pensiun. Saya sudah senior di sini, jadi pahamlah soal aturan-aturan begini,” tegasnya.

Lalu soal masa jabatan wakil dosen. Di SK kolektif anggota senat fakultas bernomor 313/J19.1.27/KP/2007 tanggal 14 Maret 2007, tercantum nama Ridwan Manda Putra (wakil dosen Jurusan MSP), Syaifuddin (wakil dosen Jurusan PSP—Pengelolaan Sumberdaya Perairan), Syahrul (wakil dosen Jurusan THP), dan Rusliadi (wakil dosen Jurusan BDP) sebagai anggota senat. Mereka pun mengaku masih aktif sebagai anggota senat. “Habisnya sama dengan kajur,” kata Syaifuddin. “Sampai 2011,” timpal Syahrul. “Nggak tau saya kapan habisnya, nggak ingat saya. Yang jelas sampai sekarang saya masih aktif sebagai anggota senat,” ujar Rusliadi via ponsel.

Padahal masa jabatan wakil dosen tingkat fakultas maupun universitas diatur dalam SK Rektor Unri Nomor 254/PT22.H/Q/1991 tanggal 24 Juli 1991 tentang keanggotaan senat. Tepatnya di poin 5. Bunyinya, “Masa jabatan anggota senat yang mewakili dosen adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali.” Artinya, masa jabatan Ridwan Manda, Syaifuddin, Syahrul, dan Rusliadi, seharusnya, sudah habis sejak 14 Maret 2010.

Kemudian masalah kajur. Ada empat kajur yang sudah habis masa jabatannya pada 2 Juni 2010; Sofyan Husin Siregar Kajur IK, Firman Nugroho Kajur SEP, Suparmi Kajur THP, dan Nuraini Kajur BDP. Sofyan mengaku sudah dua kali dapat surat perintah pemilihan kajur baru dari dekanat. Surat pertama, mengingatkan para kajur yang sudah habis masa jabatannya pada bulan Juni untuk melakukan pemilihan kajur baru. “Tapi kami yang sudah habis masa jabatan ini berunding dan sepakat tidak melakukan pemilihan dulu,” kata Sofyan. Ini diamini Firman. “Situasi tidak memungkinkan waktu itu,” katanya dengan logat Jawa yang kental.

Minggu kedua Agustus, surat perintah pemilihan kajur baru datang lagi. Kali ini diberi deadline hingga 30 Agustus. “Buru-buru lah kami memilih. Makanya di tanggal 30 itu rata-rata hampir semua jurusan melakukan pemi­lihan kajur,” ujar Sofyan.

Untuk Jurusan IK terpilih Irvina Nurachmi, Jurusan BDP terpilih Muliadi, Jurusan SEP terpilih Eni Yulinda, sementara Jurusan THP, Suparmi terpilih kembali. “Sudah terpilih sampai sekarang belum dilantik,” kata Sofyan. “Gak tau saya kenapa,” timpal Firman. Menurut Yuslinar, Kasubag Kepegawaian, berkas pengajuan SK untuk para kajur yang baru terpilih sudah diusulkan ke dekan. “Sudah di atas (di tangan dekan, red), belum turun,” katanya.

Ada kejanggalan lain yang dijumpai Sofyan terkait masa jabatan kajur. Surat tugas sebagai bukti dirinya masih menjabat Kajur IK baru diterima awal Oktober. “Anehnya surat dibuat tanggal 2 Juni. Mengapa begitu lama sampai ke saya?” tanyanya heran. Sofyan lalu meng­hubungi Ita, staf bagian administrasi di jurusannya. Ita mengaku tak pernah menahan setiap surat masuk. “Katanya semua surat-surat untuk saya langsung diletakkan di meja saya. Saya tahu biasanya dia juga begitu,” ujar Sofyan. Tak hanya Sofyan, Firman pun menerima surat tugasnya setelah rapat senat 22 September. “Rasanya baru-baru ini saya terima. Pokoknya setelah rapat itu,” jelasnya.

Soal pemilihan Eni Sumiarsih sebagai Kajur MSP. “Saya menggantikan Pak Toni Aprizal waktu itu. Ia pindah tugas ke Tanjung Pinang. Saya sekretarisnya, jadi menggantikan. Hanya pengganti antar waktu. Waktu itu juga sudah ada SK dekan baru. Karena ditu­gaskan dekan, saya jalankan. Toh dosen lain juga tak ada yang protes.” Ketika ditanya lebih jauh, ia tak mau berkomentar. “Apa maksud kamu tanya-tanya tentang itu? Saya tak mau lah kalau bahas soal itu. Saya banyak keperluan lain. Mau ngajar dan ke lab. Sudah ya.” Ia pun keluar dari ruangannya.

Adnan Kasry dan Ridwan Manda Putra, dosen MSP mengakui pemilihan Eni Sumiarsih sebagai Kajur MSP, pada 19 Oktober 2009, tak melalui pemilihan. “Kalau dari segi aturan ya salah,” tegas Adnan. “Saya sudah ingatkan juga waktu itu. Tapi dia (dekan, red) tak mau dengar. SK-nya juga sudah dibuat, mau diapakan lagi,” kata Ridwan. Bustari, dekan Faperika mengatakan, “Tak ada itu (ditunjuk langsung dekan, red). Semua sudah melalui proses,” katanya. Begitupun komentar Deni Elfizon, dosen MSP. “Siapa bilang ditunjuk dekan, melalui pemilihan kok,” katanya.

Soal pemilihan Kajur BDP. Tanggal 30 Agustus pemilihan dilakukan. Ada tiga calon; Nuraini, Sukendi, dan Indra Suharman. Sukendi memenangkan pemilihan. “Karena diper­caya teman-teman, saya bersedia,” kata Sukendi. Namun setelah pemilihan, Sukendi dipanggil dekan. “Bagaimana dengan jabatan PD I? Kamu kan masih menjabat PD I?” kata Sukendi menirukan per­kataan Bustari. Sukendi pun berpikir ulang. “Saya pikir ia juga. Waktu itu saya lupa. Mungkin itu kesalahan saya. Saking tak mau kecewakan teman-teman yang sudah memilih saya,” ujar Sukendi lagi. Karena itu, pemilihan ulang dilakukan. Calonnya Muliadi dan Indra Suha­rman. Akhirnya Muliadi terpilih sebagai Kajur BDP.

Firman Nugroho juga menduga ada intervensi Bustari dalam pemilihan kajur baru, terutama Kajur SEP, Eni Yulinda. “Dia berpihak pada Bustari,” kata Firman. Karena itu pula, lanjut Firman, Bustari mendesak agar buru-buru lakukan pemilihan kajur baru—sebelum rapat senat 22 September. “Apalagi saya terang-terangan tak ber­pihak padanya (Bustari, red),” kata Firman. “Eni Yulinda itu yang dipanggil dekan sebelum pemilihan,” kata Febri Mayoka, anggota senat fakultas perwakilan mahasiswa.

Firman juga bilang Kajur THP, Suparmi, yang terpilih lagi, juga berpihak pada Bustari. “Yang tidak ke Bustari itu Kajur IK, Irvina,” katanya. Sedangkan Kajur BDP, Muliadi, Firman tak tahu pasti. “Yang jelas posisinya fifty-fifty. Mugkin karena itu Bustari belum juga keluarkan SK mereka,” ana­lisa Firman.

Menurut Aprizal Tan­jung, Bustari ada ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. “Bustari ingin pertahankan kekuasaannya, itu pasti. Dia kan incumbent,” kata dosen IK itu. Tanjung, yang mengaku sering terlibat di beberapa pemi­lihan kepala daerah sebagai tim pemenangan, menga­takan telah mengetahui masalah ini akan terjadi. Telah memprediksi. “Saya sudah biasa memprediksi suara ratusan ribu orang. Masak cuma segini saja tak bisa. Apalagi hampir tiap hari kita bergaul dengan mereka. Pasti kenal lah luar-dalam siapa mereka,” jelas Tanjung. “Eni Sumiarsih tu orang Bustari, sama-sama dari Kampar. Yusni dan Bintal tu dekat sama Thamrin. Bustari nggak mau ambil resiko,” terangnya. (aang, *22)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s