Tumbal Ruang Kakao

Oleh Lovina

Penyelesaian kasus 3 Juni ruang Kakao usai. Rafi jadi ‘tumbal’.

JUMAT pagi, 1 Oktober 2010. Puluhan mahasiswa Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Riau (UR) kumpul di pelataran gedung dekanat. Bukan sedang kuliah. Tapi, unjuk rasa. Aksi pagi itu digelar Forum Solidaritas Mahsiswa Fakultas Pertanian. “Kami minta penjelasan dekan,” kata Rahmad, Ketua Forum.

Rafi Merbamas

Forum itu menuntut peninjauan kembali (PK) dan mencabut surat keputusan (SK) soal sanksi akademis pada empat mahasiswa Faperta UR kurun waktu 14 hari. “Jika tidak dipenuhi, kami minta dekan Faperta UR untuk mundur dari jabatannya,” kata Rahmad.

Hari itu, mereka tak berhasil temui Dekan. Hanya Pembantu Dekan (PD) II, Raswen Effendi dan PD III, Ahmad Rifai. “Karena Dekan tak ada dan kami sepakat buat surat banding, kami bubar,” ujar Rahmad, Ketua Forum.

Esoknya, Sabtu, 2 Oktober 2010. Rahmad dan kawan-kawan melanjutkan aksi. Dekan ada. Namun sekitar satu jam berorasi, ia tak juga turun. Setelah itu, Dekan minta perwakilan massa aksi, 10 orang, berdialog dengannya. Mereka sepakat. Dialog berlangsung di ruang rapat senat Faperta. Rapat dihadiri Dekan, seluruh PD, kecuali PD I, Rusli Rustam.

Munculnya aksi-aksi tersebut, usai turunnya SK Dekan nomor 1381/H19.1.23/AK/2010, tanggal 28 September 2010. Ini jadi penyelesaian akhir kasus 3 Juni 2010 ruang Kakao (BM edisi Juli 2010; Berebut Kekuasaan Himagrotek). Isinya pemberian sanksi akademis pada empat mahasiswa. Rafi Merbamas, Afrinando, Bobi Irtanto, dan Bobi Miswanda. Sanksi akademis berupa skorsing selama semester ganjil 2010/2011. Artinya, mereka tak diizinkan kuliah ataupun ikut ekstra kurikuler di Faperta.

Ada beberapa pertimbangan keluarnya SK itu. Seperti SK Rektor Unri Nomor 55/J19/AK/2003 dan SK Rektor Unri Nomor 109/J19/AK/2003. SK 55 menerangkan ada sanksi administratif dan sanksi akademis, sedangkan SK 109 bab VI pasal 10 ayat 3 poin (c) menerangkan sanksi untuk mahasiswa bisa berupa tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademis atau ekstra kurikuler di lingkungan fakultas atau universitas untuk jangka waktu 12 bulan.

Aksi mahasiswa Faperta tuntut cabut SK Skorsing

Namun, kata Usman Pato, rapat senat istimewa 2 Juli 2010 jadi alasan utama. Rapat bahas soal pertikaian mahasiswa pada tanggal 3 Juni 2010. Ada 6 keputusan diambil pada rapat yang dihadiri 15 anggota senat Faperta dan 7 undangan itu. Empat dari tujuh undangan merupakan nama-nama yang diberi sanksi akademis.

Beberapa hasilnya, tiap yang bersalah dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku di Faperta. Sanksi berupa skorsing minimal 1 semester dan maksimal 2 semester yang berlaku efektif pada semester ganjil 2010/2011. Selanjutnya dibentuk TPF untuk menyelidiki pihak yang bersalah sebelum diberi sanksi. Artinya, sanksi skorsing telah disepakati saat rapat itu.

Lewat surat banding, Forum Mahasiswa Peduli Fakultas Pertanian balas penjelasan Dekan. Mereka mengatakan SK Rektor Unri Nomor 55/J19/AK/2003 dan SK Rektor Unri Nomor 109/J19/AK/2003 itu memberikan sanksi pada mahasiswa yang telah mengganggu ketertiban. “Artinya dua belah pihak telah membuat keributan, dua belah pihak harusnya dikenai sanksi.”

Soal rapat senat 2 Juli 2010, surat banding menyatakan ada kekeliruan di rapat. Yakni peserta rapat langsung menetapkan sanksi skorsing. “Kok vonis hukuman sudah ditetapkan? Padahal siapa yang benar-benar salah belum tahu,” kata Rahmad.

Lalu rekomendasi TPF. Menurut mereka, rekomendasi TPF tak memvonis siapa yang benar-benar bersalah. Ada empat poin rekomendasi. Pertama sanksi diberikan pada terlapor dan korban. Pertim­bangannya, pemukulan disebabkan ada pemicu. Kedua, sanksi pembinaan. Mereka wajib lapor pada program studi (prodi) masing-masing dan prodi melakukan pembinaan selama 3 bulan. Ketiga, sanksi peringatan. Bila mereka kembali mengganggu ketertiban dan kenyamanan akan dikeluarkan dari Faperta. Rekomendasi terakhir, sanksi organisasi kemahasiswaan. Tak boleh menduduki jabatan dalam organisasi.

“Tak ada bahasa skorsing,” tulis mereka. TPF hanya paparkan hasil temuan dan merekomendasikan sanksi yang layak dikenakan. “Kenapa dekan menjatuhkan skorsing? Jadi untuk apa TPF bekerja kalau satupun sanksi yang direkomendasikan tak dipakai?”

Forum itu juga menulis, harus mempertimbangkan rasa kema­nusiaan dan sikap kooperatif keempat mahasiswa dalam proses penyelesaian. Mengganti semua kerugian, menghadiri semua proses penyelesaian tepat waktu dan tidak mangkir, serta ikhlas minta maaf pada korban pemukulan. Mereka menyimpulkan, bahwa empat mahasiswa itu tak layak diberi sanksi skorsing.

Kembali ke dialog di ruang rapat senat. Setengah jam berlalu, dihasilkan kesepakatan. Dekan bersedia meninjau kembali SK 28 September, dan meminta waktu sepuluh hari. Usman Pato juga mengatakan akan ada pembicaraan kembali dengan empat mahasiswa yang diberi sanksi. Dialog usai.

Tak lama, sepuluh perwakilan massa yang berdialog dengan dekan turun. “Nanti akan ada pertemuan lagi antara pimpinan dengan mereka berempat. Kalau mereka bersedia di-skors, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas kita ingin solusi terbaik,” jelas Aang Ananda Suherman, salah seorang dari sepuluh perwakilan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada massa aksi yang sedang berorasi. Usai penjelasan, mereka membubarkan diri.

Kamis, 14 Oktober 2010. Dekan Faperta, Prof. Usman Pato—melalui rapat pimpinan tanggal 2 Oktober 2010 bersama empat mahasiswa yang kena sanksi skorsing—kembali mengeluarkan SK nomor 1446/H19.1.23/AK/2010. Isinya, hanya Rafi yang dikenai sanksi. Rafi di-skors selama semester ganjil 2010/2011.

“Berdasarkan keputusan senat 2 Juli 2010, tetap harus ada yang di-skors,” ujar Prof. Usman. Lantas mengapa hanya satu pihak? “Sudahlah, tak usah bahas itu lagi. Sekarang masalahnya kan sudah selesai. Yang jelas setelah gugatan dicabut, mereka (pelaku pemukulan, red) harus diberi sanksi skorsing.”

Bobi Irtanto dan Afrinando menduga keputusan sepihak itu ada kaitan dengan perjanjian yang ditanda tangani dekan dan Suwito—korban pemukulan—di atas materai. “Bisa jadi. Nampaknya ini keputusan terjepit,” kata Bobi. “Semua keputusan ada di tangan Dekan,” tambah Afrinando.

Soal Rafi sendiri yang kena skorsing, mereka berdua belum tahu pasti alasan Dekan. “Aku belum dapat SK yang baru itu,” aku Bobi Irtanto dan Afrinando bersamaan. Ternyata hingga Minggu (24/10), Rafi pun belum terima SK skors-nya. “Tapi kalau itu keputusannya, aku terima.”

Isu yang beredar, saat massa aksi berorasi, Rafi menjumpai dekan di ruangannya. Waktu pertemuan empat mata itu, Rafi minta dekan mencabut SK skorsing pada ketiga temannya—Afrinando, Bobi Irtanto, dan Bobi Miswanda. Sebagai gantinya, ia bersedia di-skors seorang diri. Dekan sepakat dengan perjanjian itu.

Afrinando juga mendengar isu serupa. Yang aku dengar, ujarnya, Rafi main tunggal. Katanya dia sudah jumpa Dekan sebelumnya. “Tapi hanya kabar burung. Istilahnya suara ada, orangnya nggak nampak.” Saat pertemuan antara empat mahasiswa dengan pimpinan pun, tak ada keputusan siapa saja yang akan di-skors. “Yang nentuin itu semua dekan. Jadi keluar pun nama ketika rapat berempat itu, kan belum menjadi keputusan,” jelas Afrinando.

Ketika ditanya, Rafi berko­mentar, “Kata siapa? Yang jelas Dekan tak salah.” Mahasiswa angkatan 2005 ini pun menolak berkomentar lebih. “Tak usah lagi yang itu dibahas. Yang jelas aku tahu pasti Dekan tak salah. Aku kenal baik siapa dia,” sebut Rafi berulang kali. Sementara Prof. Usman hanya menyebutkan, keputusan yang telah diambil adalah keputusan terbaik.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s