Soal KRS Online
Oleh Aang AS
MULAI Senin (23/8) seluruh mahasiswa Universitas Riau lakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) online. Sejak berlakunya KRS online masalah selalu saja ada di berbagai fakultas. Hasil temuan BM di lapangan, masalahnya, mulai dari server, mahasiswa lupa password sehingga tak bisa mengisi KRS, terlambat bayar SPP, sampai nilai yang salah masuk, dan kelas penuh.
Misal di Faperta, “Kelas penuh memang terjadi, itu pada mata kuliah Biologi, Kimia. Mahasiswa yang mengambil sudah mencapai 70, jadi ini diprioritaskan untuk mahasiswa baru,” kata Ieannoal Vhallah, staf sistem informasi akademik Faperta UR. “Tapi kalau ada nilai yang berubah jadi E, itu memang absennya kena, walau dosen memberi nilai A, tapi setelah dicek absen lebih dari empat, diganti jadi E.”
Permasalahan KRS online, kata Defrianto, Kepala Pusat Komputer (Puskom) UR, memang paling banyak terjadi di Faperta. “Itu karena ada pemindahan server ke server blade. Server blade teknologi terbaru. Keuntungannya, akses lebih cepat dan kemungkinan disconnected kian kecil. ada juga tak bisa login, tapi bisa teratasi sebelum batas pengisian KRS selesai.”
Jika masalah di KRS tertera tulisan belum bayar SPP, kata Defrianto, “Karena kesalahan proses data di Bank BNI saat membayar SPP. Bukan salah sistem kita. Solusinya kita minta mereka copy bukti pembayaran SPP-nya, nanti akan kita proses.”
Penggunaan KRS online, jelas Defrianto, baru mulai aktif sejak semester ganjil 2009, sekitar setahun lalu. “Jadi kalau masih ada kesalahan, sekitar 10 persen, saya pikir itu masih wajar. Yang jelas kita akan terus melakukan pembenahan. Buktinya, bila dibandingkan dengan zaman dulu, sekarang kita bisa isi KRS di mana saja, tak harus di kampus,” kata Defrianto.
“Kita juga tak puas dengan apa yang sudah dihasilkan. Kita terus lakukan pembenahan. Semester ini kita terapkan SMS Gateway. Nilai bisa diakses lewat SMS. Ada tata caranya. Ini kita edarkan ke seluruh fakultas. Semakin cepat tahu berapa nilainya, setidaknya mahasiswa bisa memprediksi, berapa SKS yang bisa mereka ambil untuk semester berikutnya.”
Kalau persoalan lain, jelas Defrianto, kebanyakan di Puskom itu mengeluh soal lupa password. “Sebetulnya itu bukan urusan Puskom. Tapi karena dari fakultas minta datang ke Puskom, ya mau tidak mau kita layani juga. Satu hari ada sekitar 40 mahasiswa yang lupa password. Biasanya kita berikan password baru dan mereka sudah bisa mengakses.”
Mengenai keluhan mahasiswa masih harus minta tanda tangan penasehat akademis (PA) ke kampus padahal sudah online, memang diakui Puskom sebagai kelemahan mereka. “Kita benahi secara bertahap. Yang jelas ke depan harus diusahakan bagaimana caranya PA bisa ACC secara online juga.”
Intinya, tutup Defrianto, pasti akan ada kesalahan atau keluhan soal akses KRS online ini. “Tapi biasanya itu hanya sekitar 2 persen saja. Masih wajar.”
Aksi Malaysia BEM FISIP
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR) bersama komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FISIP taja aksi menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengkarut hubungan Indonesia dan Malaysia. “Kalau memutuskan hubungan kita juga tidak ingin, tapi ini menyangkut marwah,” kata Dian, Ketua BEM FISIP, Rabu (1/9).
Pernyataan itu mereka sampaikan saat aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Selasa (31/8). Hadir sekitar 15 orang. Aksi dimulai pukul 11.00. “Ini memang mendadak, jadi mahasiswa yang ikut tak terlalu banyak,” kata Dian. Sebelumnya, lanjut Dian, kita diskusikan isu ini bersama seluruh perwakilan HMJ di FISIP. “Tapi perwakilan yang hadir saat aksi hanya HMJ Ilmu Permerintahan dan HMJ Bisnis,” kata Dian.
Dalam pernyataan sikap yang ditanda tangani Dian, Febri Siswandi, Ketua HMI Komisariat FISIP, dan koordinator lapangan, Mustafa Husein Lubis, mereka menuntut empat poin. Pertama, mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik kedua negara secara diplomasi dan tegas. Kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk berunding dengan Malaysia mengenai batas wilayah kedua negara. Ketiga, mendesak Malaysia segera meminta maaf atas berbagai bentuk pelanggaran, yakni kekerasan terhadap warga negara Indonesia, dan intimidasi wilayah laut Indoensia. Terakhir, menyerukan boikot terhadap semua produk Malaysia.
“Ini akan kita follow up terus, jika tidak ada perubahan kita akan aksi lagi siap lebaran,” kata Dian. (aang)
Faperta Bikin Sekber
SEKITAR dua mingggu lalu, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Fakultas Pertanian (Faperta) lakukan gotong royong membersihkan ruangan seminar dan ujian kompre Faperta UR. “Ini akan dijadikan sekretariat bersama (sekber) empat HMJ di Faperta,” kata Ahmad Rifai, Pembantu Dekan III Faperta, saat dikonfirmasi via pesan pendek, Rabu (1/9).
Menurut Ahmad Rifai, wacana sudah muncul saat Prof. Usman Pato terpilih jadi dekan. “Seminar dan ujian kompre dialihkan ke gedung pasca sarjana Faperta yang baru.”
Sekretariat jadi penting, kata Ahmad Rifai, karena sekretariat yang ada sekarang tidak layak dan sangat sulit koordinasi antar kelembagaan. “Kita ingin lembaga mahasiswa itu bekerja secara nyaman dan bisa lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan,” kata Ahmad Rifai.
Diharapkan, lanjut Ahmad Rifai, pemikiran yang dihasilkan HMJ semakin baik, karena interaksi yang intens antara pengurus HMJ dan lebih dekat dengan mahasiswa Faperta. “Kita berharap seluruh HMJ, sudah dapat membenahi sekretariat itu dan segera digunakan untuk kelancaran aktivitas HMJ,” tutup Ahmad Rifai. aang
Ali Yusri, dan Kennedy Dilantik, Bustari Belum
Oleh Lovina
SEHARI usai dilantik Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Ashaluddin Jalil, langsung melantik 12 pejabat baru di lingkungan universitas, Rabu (25/8) di Aula Rektorat lantai 4.
Ada Kennedy sebagai dekan Fakultas Ekonomi (FE), Ali Yusri dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Sri Indarti Pembantu Dekan (PD) I FE, Zainal Abidin Zein PD II FE, Syapsan PD III FE, Edyanus Herman Halim PD IV FE, Yoserizal PD I FISIP, Heri Suryadi PD II FISIP, Syafri Harto PD III FISIP, Minarni PD I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Arisman PD II FMIPA, dan Khairijon PD III FMIPA.
Dalam kata sambutannya, Ashaluddin berharap para pejabat baru ini bisa membantu menggapai world class university tahun 2020—sesuai visi universitas. “Harapan itu akan terwujud jika kita semua saling sinergi mewujudkan cita-cita universitas ini.” Kepada dekan dan pembantu dekan yang dilantik, Ashaluddin juga berharap bisa menjalankan amanah yang diberikan. “Ingat sumpah jabatan yang diucapkan harus dilaksanakan.”
Sekitar pukul 17.30, pelantikan usai. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat baru yang dilantik. Acara ditutup dengan buka puasa bersama seluruh pejabat Universitas Riau.
Bustari Tak Dilantik
Bustari Hasan, Dekan terpilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) pada awal Junuari lalu, tak dilantik hari itu. Rektorat sengaja menunda pelantikan Bustari. “Mau dievaluasi ulang,” ujar Yanuar, Pembantu Rektor II saat acara buka puasa bersama.
Bustari pun mengakui. “Mungkin akan dilakukan pemilihan ulang,” ujarnya saat ditemui Senin (30/8) siang. Namun ia menegaskan putusan mutlaknya ada di tangan para anggota senat Faperika. “Kita sedang menunggu proses pemilihan ketua jurusan selesai. Setelah itu baru bisa diadakan rapat senat.”
Penyebab pemilihan ulang, menurut isu yang didapat Syaiful Bahri, Dekan Fakultas Teknik, Pembantu Dekan IV Faperika, Deni Elfizon, memberikan suaranya saat pemilihan. “Padahal sedang sekolah,” katanya. Menurut Usman Pato, Dekan Fakultas Pertanian, dosen yang sedang sekolah seharusnya dibebaskan dari segala tugasnya di perguruan tinggi. “Itu ada aturannya.”
Ada pula soal Bustari buat surat pernyataan akan membagi posisi pembantu dekan bila ia terpilih. Surat pernyataan itu dibuat terkait imbangnya perolehan suara Bustari dan Thamrin saat proses pemilihan dekan. Ditemui Rabu (1/9) di ruangannya, Bustari tak menampik kedua isu itu. “Mengapa baru sekarang kasusnya menguak, mengapa tidak sejak awal pemilihan?” herannya.
Namun Bustari tak mau berkomentar lebih banyak. “Nantilah dibahas, jangan sekarang. Ini bulan puasa.” ***
UR Tambah Guru Besar
SELASA (3/8), Universitas Riau mengukuhkan empat guru besar. Keempat guru besar itu: Prof. Bintal Amin bidang ahli Ekotoksikologi Laut, Prof. Zulkarnaini bidang ahli Ekonomi Perikanan, Prof. Yusni Ikhwan Siregar bidang ahli Ekofisiologi Hewan Akuatik, dan Prof. Zulkarnain bidang ahli Manajemen Pemasaran.
Dimulai dengan Zulkarnain dari FE. Orasinya berjudul Peran Entrepreneurial Marketing dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Lalu Zulkarnaini dari Faperika menyampaikan orasi dengan judul Implementasi Konsep Kerjasama (Cooperative Effect) Koperasi dalam Mencapai Keberhasilan KUD Mina (Koperasi Perikanan).
Bintal Amin menyampaikan orasi berjudul Potensi Gastropoda Intertidal sebagai iomonitor Pencemaran Logam Berat di Perairan Pantai Tropis.
Terakhir, Yusni Ikhwan Siregar menyamaikan orasinya berjudul Pemanasan Global dan Respon Fisiologis Hewan Akuatik. Rektor UR, Ashaluddin Jalil, memberi sambutan usai pembacaan pidato keempat guru besar itu. Dengan semakin banyaknya guru besar di UR, Ashaluddin berharap ini bisa jadi tolak ukur kemajuan universitas. “Saya ingin para guru besar bisa menularkan ilmunya kepada mahasiswa agar bisa jadi sarjana siap pakai.” *24
Dosen Dilatih Buat Proposal
SELASA siang (24/8), usai pelantikan rektor, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) taja pelatihan pembuatan proposal. “Ini salah satu usaha yang kami lakukan terkait kritik Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh,” aku Zulkarnaini, Ketua LPM. Saat Ashaluddin Jalil, Rektor UR dilantik, Nuh kritisi soal minimnya dosen UR yang melakukan pengabdian ke masyarakat.
Empat dosen UR jadi pemateri. Fifi Puspita, dosen Fakultas Pertanian, beri pelatihan soal pembuatan proposal IbK (Ipteks berbasis kewirausahaan), Adhy Prayitno, dosen Fakultas Teknik, soal pembuatan proposal IbIKK (Ipteks berbasis inovasi kreatif kampus), Ida Zahrina, dosen Fakultas Teknik, tentang pembuatan proposal IbW (Ipteks berbasis wilayah) dan IbPE (Ipteks berbasis produk ekspor), dan Sukendi, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengenai pembuatan proposal IbM (Ipteks berbasis masyarakat).
Hadir 48 dosen dari 9 fakultas dan 1 program studi di UR. “Setiap fakultas kita minta 5 dosen,” kata Zulkarnaini. Guna menarik minat dosen mengabdi ke masyarakat, Zulkarnaini berjanji akan mengganti biaya pembuatan proposal yang diajukan. “Tentu kita mengharapkan proposal itu dari hasil penelitian mereka.” lovina
Dekan Faperi di Demo
DUA PULUH limaan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) UR yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Faperika berdiri berjajar di depan biro Faperika, Senin (30/8). Beberapa dari mereka memegang karton berisi tulisan-tulisan soal pemilihan empat ketua jurusan (kajur) Faperika. Satu orang berdiri di depan, memegang toa. “Pemilihan kajur harus transparan. Dekan dilarang intervensi,” teriaknya.
Pagi harinya, sebelum aksi, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan (SEP) melakukan pemilihan kajur baru. “Kami dapat informasi dari salah seorang dosen, dekan mengintervensi proses pemilihan itu,” ujar Febri Mayoka, Ketua BEM Faperika. Sayang Febri tak mau memberi tahu siapa dosen pemberi informasi itu.
Guna memperjelas persoalan, Febri bersama beberapa anggota BEM lain mendatangi Dekan Faperika, Bustari Hasan. Sekitar 45 menit mereka berdialog. Merasa kurang puas, mereka putuskan gelar aksi. Mereka minta Bustari turun menemui mahasiswa, menjelaskan soal intervensi pemilihan kajur.
Sekitar 30 menit aksi, Bustari turun menemui mahasiswa. Bersama para kajur dan pembantu dekan di Faperika, ia berdiri di anak tangga biro. Mahasiswa langsung menyampaikan aspirasinya. Mereka bertanya mengapa tiga dari empat kajur—SEP, Ilmu Kelautan (IKA), dan BDP (Budidaya Perairan)—harus dipilih hari itu juga. Mereka juga menanyakan soal intervensi dekan dalam pemilihan para kajur.
Bustari beri penjelasan. “Masa jabatan keempat kajur itu sudah habis sejak 1 Juni lalu. Kekosongan yang ada merupakan tanggung jawab pimpinan. Yang berhak meng-SK-kan atau memperpanjang SK itu rektor.” Rektor, lanjutnya, tak mau memperpanjang SK para kajur karena dekan akan dipilih ulang. “Jadi saya akan konsultasikan dulu dengan rektor.”
Soal intervensi, Bustari membantah. “Tadi pagi saya panggil satu orang dosen karena saya dengar isu, dia CPNS, mau naik jadi kajur. Saya bilang tidak boleh. Jadi tak ada intervensi.”
Di akhir penjelasannya, Bustari berjanji akan segera membicarakan hal ini dengan rektor. Setelah itu akan dibahas lebih lanjut di senat Faperika. “Apapun yang terjadi, kita carikan solusi terbaik.” Setelah mendapat penjelasan, peserta aksi pun membubarkan diri. lovina
LPM BAHANA MAHASISWA 