Oleh Aang dan Giovani
Pusat tak adil menggelontorkan dana untuk Riau, padahal Riau penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
KALIMAT inilah yang sering jadi dasar pergerakan masyarakat Riau menuntut keadilan pusat. Beberapa gerakan pernah lahir. Bahkan ekstrim. Setelah keran reformasi dibuka, Riau pekikkan Merdeka. Tapi tak lama, Riau Merdeka reda. Opsi ini berlanjut pada Kongres Rakyat Riau (KRR) II. Merdeka kembali disepakati. Namun hari ini tak terdengar lagi. Tak hanya itu, ada lagi Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (Fornas Otsus), serta Tim DBH besutan pemerintah Propinsi Riau.
Ada juga Kongres Pemuda Riau yang ditaja LSM Majelis Anak Melayu (MAM), 19 April 2008. Ada preseden saat kongres dihelat. Panitia menyebar pamflet dan note book bergambar Sutiyoso. Deklarasi dirinya sebagai Presiden 2009. Kongres deadlock. Presidium dan badan pekerja (BP) dibentuk. Mempersiapkan kongres berikutnya.
“Kalau tak terjadi insiden itu, mungkin sebuah resolusi besar sudah dilahirkan,” kata Ir. H. Burhanuddin M.Si, Ketua Presidium terpilih saat itu, kepada kru BM, Aang Ananda Suherman dan Giovani Gabreli di Wisma Ikatan Warga Kepulauan Riau, Minggu (10/10). “Kita akan adakan 2011 ini, insyaallah keputusan besar akan lahir.”
Mengapa disebut keputusan besar?
Kalau bicara keputusan besar, orang pasti bertanya apa dasarnya. Ini keputusan yang diambil 19 April 2008 lalu secara musyawarah. Kongres ini ingin mengakomodir pemikiran seluruh elemen masyarakat Riau. Jadi ini amanah, untuk memecahkan semua masalah yang dibicarakan.
Tahun 2011 kongres akan digelar, apakah ini juga amanah?
Amanah kongres hanya menyuruh secepatnya. Target kita Juli 2011. Kita cari momen sebelum sumpah pemuda. Karena sumpah pemuda tahun 2011 nasional akan dipusatkan di Riau. Jika semua komponen masyarakat mendukung gerakan ini dan bersatu padu, kita akan laksanakan bulan Mei.
Jadi kita harus cermat dan arif. Jika ditanya pusat harus bisa jawab. Apa yang kalian tuntut? DBH (Dana Bagi Hasil). Berapa? 70 pusat 30 Riau. Kami kasih 30 persen, apa yang kalian siapkan? Harus bisa jawab. Artinya kita harus berpikir konsep. Pergerakan dan tuntutan ini harus dimodifikasi dengan koridor tepat. Bila kita utus delegasi ke pusat, sudah siap berdialog.
Persiapan sudah sejauh mana?
Sekarang kami sedang susun tahapan ke sana. Media center sudah terbentuk, OC sudah persiapkan panitia, SC sedang menyiapkan naskah. Kalau naskah siap, akan kita lokakaryakan, kita presentasikan, undang para pakar. Setelah itu deklarasi. Lalu semua kabupaten kami minta angkat isu yang sama.
Selain amanah, seberapa penting kongres dilaksanakan?
Hari ini pemimpin sudah kehilangan kepercayaan. Banyak ketidak adilan di seluruh daerah. Ini pergerakan moral. Perlu diberikan agar pusat berpikir lebih jernih dalam menjalankan amanah pembangunan. Kita minta mereka betul-betul adil. Tujuannya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Riau.
Sebelumnya banyak gerakan serupa, tapi tak ada hasil signifikan?
Soal itu, pusat sebetulnya melihat ada kekosongan dalam pergerakan yang sudah-sudah. Tuntutan kita belum matang. Kita belum kompak. Kini kita kelompok-kelompok, makanya lemah. Kalau terus begini, kita tak akan dapat apa-apa.
Bila ada kelompok lain lagi bikin perjuangan serupa?
Semakin banyak, semakin bagus. Tapi gerakan itu harus diakomodir dengan baik. Itu bisa semakin meyakinkan pusat bahwa pergerakan ini murni untuk kepentingan masyarakat. Justru itu yang kita harapkan, simpul-simpul gerakan. Termasuk semua tokoh harus berpartisipasi.
Apa lagi yang dikeluhkan daerah ke pusat?
Dari sudut pandang luas, sebetulnya kita masih dizalimi. Tak ada lagi transparansi pusat soal bagi hasil. Kedua, tak ada itikad baik pusat memberi perhatian lebih ke Riau. Padahal Riau penyumbang devisa sektor migas terbesar.
Kita ambil contoh daerah lain. Mengapa Aceh bisa 70, 30 persen, Papua 80, 20 persen? Kenapa Riau 85, 15 persen? Itu pertanyaan yang harus terjawab. Kenapa pusat tak bisa menitipkan 10 persen saja untuk daerah penghasil? Katakan produksi minyak nasional 1 juta barel. Sekitar 50 persen lebih berasal dari bumi Riau.
Kalau bicara ke hal lebih teknis. Saat penghitungan ada istilah lifting migas, per triwulan satu, dua, tiga. Riau hanya diundang membahas, mengkroscek dokumen yang sudah jadi, yang dibuat oleh BP Migas dan departemen keuangan.
Saat mereka menghitung dari titik nol, saat loading jual minyak, tak pernah kita dilibatkan. Bagaimana DMO (domestic market obligation), kita tak pernah tahu. Jadi mereka tidak transparan. Dan saya rasa, rata-rata ini dialami daerah penghasil lainnya.
Lihat lagi CPO, 6 sampai 7 ton per tahun. Sekian puluh triliun pajak hasil ekspor berasal dari bumi Riau, tapi seperak pun tak sampai ke Riau.
Jadi?
Itu satu. Kalau kita bicara lebih dalam lagi di sektor oil and gas ini. Lihat undang-undang migas nomor 28 tahun 2001. Tak ada satu pun pasal yang memberi celah pada daerah untuk mengelola. Sifatnya masih sentralistik. Padahal hari ini kita bicara otonom.
Bagaimana opsi Riau Merdeka?
Tidak. Kita tak masuk ke sana. Artinya, kita dalam koridor konstitusional. Pergerakan ini berlandaskan konsep yang dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kita bicara dalam koridor NKRI, bukan inkonstitusional. Kalau ada yang berpikir Riau Merdeka, itu mungkin pandangan pribadi atau kelompok. Tapi saya tegaskan dalam kongres ini tak akan ada anarkisme. Saya tak mau membawa mahasiswa, masyarakat berpikir anarkis. Kita berpikir konstruktif, begerak dengan semangat dan idealisme mereka. Bila ini dikombinasikan, akan hebat. Tapi ini upaya. Segala sesuatu kita mohon dari Allah, mohon doa dari semua.
Langkah strategis untuk kongres ini?
Saya ingin tegaskan. Apapun bentuk keputusannya, harus melalui musyawarah mufakat. Harus ada konsep matang. Misal kita bicara parlemen, ada usaha ke sana, tapi tak total memberi support. Kelemahan ini yang buat pergerakan lambat.
Setelah ada konsep matang, baru kita bicarakan bentuk kongres. Kalau sudah siap, baru dibahas perlu tidak ini dilakukan. Kita lakukan dulu pra kongres di kabupaten atau kota. Lalu, lokakarya di sini (Pekanbaru, red). Kalau lokakarya sudah melibatkan seluruh pelaku pemimpin, alim ulama, cerdik pandai, pemangku kepentingan, mahasiswa, dan dinyatakan sepakat, final sudah sebuah konsep. Baru pancangkan untuk laksanakan kongres. Ini tahapan yang harus dilakukan.
Jadi 2011 betul-betul siap dihelat?
Insyaallah, saya akan berupaya segala daya upaya. Dan ini akan jadi representasi seluruh masyarakat Riau. Satu pemikiran saya, kongres nanti atas nama rakyat, pemuda, dan seluruh masyarakat Riau.
Bukan pemuda saja?
Bukan. Kita akan libatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam waktu dekat akan kita adendumkan itu. Jadi, namanya kongres pemuda dan masyarakat Riau. Karena beberapa komponen tokoh masyarakat, seperti FKPMR, lembaga adat minta kongres ini juga melibatkan komponen masyarakat.
Harapan terbesar dari kongres?
Sebetulnya kita menghormati koridor hukum. UU bicara 85 persen pusat, 15 persen Riau, silahkan. Tapi yang kita inginkan, misal, produksi Riau 400 ribu barel, kita minta 10 persen dari 400 ribu barel untuk Riau. Artinya, kita tidak anarkis, tapi rasional.
Tak ada yang bilang Riau belum sanggup. Persoalannya karena tak diberi kesempatan. Buktinya, dikasih blok Langgak, BSP, jalan. Soal kekurangan produksi ok, tapi hargai kita dalam bentuk proses.
Katanya semangat otonomi, macam apa? Seribu triliun APBN, 700 triliun parkir di pusat, 300 triliun dibagikan ke masyarakat Indonesia. Untuk apa? Sudahlah Riau mengemis, menjolok-jolok, kecil pula yang didapat. Sedih betul. Kalah pula dengan Sumatera Barat. Mereka tidak menjolok, dapat besar. Awak sudah bawa galah pun dapatnya kecil.
Jadi saya harapkan petinggi negeri ini membuka minda, agar melihat Riau secara jernih dan arif sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Itu yang kita tuntut. ***
LPM BAHANA MAHASISWA 